Capaian Pajak Kendaraan Bermotor Banten Sudah 29-70 Persen

Sampai dengan pekan kedua April 2018 capaian penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Banten sudah mencapai Rp1,288 triliun atau 29,70 persen dari target Rp4,34 triliun.


Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten, untuk BBNKB sebesar Rp648,577 miliar atau 30,65 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan PKB mencapai Rp640,884 miliar atau 28,79 persen.

Kepala Bapenda Banten, Opar Sochari membenarkan capaian realisasi BBNKB dan PKB yang mencapai RP1,288 triliun. Bahkan dirinya optimis sampai dengan akhir tahun nanti, target yang ditetapkan akan melebihi seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Saya sangat yakin sekali, targetnya akan tercapai, dan angka prosentasenya akan lebih dari lima persen," ungkapnya.

Optimisme tersebut dikatakan Opar, untuk realisasi capaian yang didapat sebesar 29,70 persen. Sebab secara kasat mata saja, realisasi untuk peneriman BBNKB dan PKB hampir 30 persen.

"Melihat pada bulan-bulan pertama saja menggembirakan angkanya. Target kita melampaui, apalagi sampai dengan pertengahan dan akhir tahun ini," ungkapnya.

Senada diungkapkan Sekretaris Bapenda Banten, Epi Rustam. Menurut dia, realisasi capaian penerimaan BBNKB dan PKB yang mencapai 29,70 persen, berasal dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan gerai Samsat.

"Di kita ada 11 UPTD dan 42 gerai Samsat yang menyebar di delapan kabupaten dan kota. Kita sangat optimis sampai dengan akhir tahun mendatang terkejar targetnya," unkapnya.

Apalagi lanjut Epi, Bapenda terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pihaknya juga terus memaksimalkan program yang ada dengan melakukan gelar Samsat keliling, razia pajak bekerja sama dengan kepolisian serta melakukan  Samsat motor yang bekerja sama dengan aparat desa seperti di daerah-daerah pelosok. Jadi kita melakukan jemput bola," terang dia.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Banten, Harun Alrasyid Z berharapk Bapenda selaku OPD penghasil,  lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pajak agar pendapatan asli daerah (PAD).

"Kalau yang sekarang ini penggalian potensi pajak belum maksimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemasukan ke kas daerah dari sektor lainnya. Kalau BBNKB dan PKB itu kan PAD yang sudah jelas. Hanya dengan duduk manis, uang datang dengan sendirinya," tambahnya.