RMOLBanten. Pemprov Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017.
- Peringati HUT RI ke-75, Jurnalis Kota Madiun Bagikan 100 Paket Buku dan Alat Tulis ke Pelajar
- PTM di Surabaya Diikuti 661 Sekolah Dari Tingkat SD Hingga SMP
- Pusat Perbelanjaan Buka Terus, Pengelola Wisata Mengadu ke Komisi II Karena Sering Ditutup
"Atas LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan, red) BPK Tahun Anggaran 2017, Banten berhasil mempertahankan opini WTP pada tahun sebelumnya," katanya.
Ia menjelaskann, laporan keuangan tahun 2017 adalah tahun ketiga dalam penyelenggaraan akuntasi pemerintah dengan sistem akrual. Pemda bisa lebih komprehensif untuk menyampaikan laporan, hak serta kewajiban dalam pelaksanaa anggaran.
"Pemda menunjukkan peningkatan kualitas dalam laporan keuangan, ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya pemda dapat opinni WTP. Secara nasional pada tahun 2016 ada 378 daerah yang mendapat opini WTP, meningkat dari tahun 2016 yang hanya 313 pemerintah daerah," unkapnya.
Ia mengatakan, pemeriksaan LKPD pemerintah daerah oleh BPK untuk pemberian opini mengenai kewajaran dalam laporan keuangan. Kalau ada indikasi kerugian negara, harus diungkap dalam hasil LHP tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 termasuk implementasi atas rencana aksi atau Renaksi yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten, maka BPK memberikan opini WTP. BPK lebih mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
Namun demikian, kata dia, tanpa mengurangi keberhasilan atas opini WTP, BPK juga masih menemukan beberapa permasalahan, tapi tidak mempengaruhi kewajaran.
"Permaslaahan tersebut adalah aset tetap atas pelimpahan P3D pengelolaan pendidikan dari kabupaten dan kota ke provinsi, belum seluruhnya diinventarisasi, penatausahaan hibah uang pada dinas pendidikan tidak tertib, serta adanya pembangunan gedung di Dinas Kelautan dan Perikanan tidak sesuai spesifikasi bangunan," paparnya.
BPK meminta kepada Pemprov Banten untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan memberikan penjelasan atas temuan tersebut.
Sementara Gubernur Banten, Wahidin Halim menyampaikan rasa syukur kepada Allah dan ucapan terimakasih kepada seluruh pejabat di lingkungan Provinsi Banten, dan juga DPRD Banten atas keberhasilan Pemprov Banten mendapat opini WTP atas LHP BPK tahun anggaran 2017.
"Walaupun WTP bukan tujuan, tapi itu merupakan bagian yang tidak terpisahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel pemerintahan yang pegawainya jauh dari korupsi dan bersyukur atas karunia dan nikmat-Nya. Terimakasih atas kerja keras seluruh pegawai Pemprov Banten atas raihan WTP ini," ujarnya.
Menurutnya, penilaian dari BPK tersebut telah memberikan dukungan moral bagi usaha dan ikhtiar Pemprov Banten untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Perolehan WTP ini juga, kata Wahidin, tidak lepas dari peran DPRD dengan perannannya sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran pemprov.
"Saya siap dan saya senang jika dikoreksi dan dipanggil DPRD dalam upaya perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Pemprov Banten," katanya.[mor]
- Hari Pertama Kerja, Pelayanan Publik di Lamongan Tetap Maksimal
- Ribuan Pramuka Ikuti Vaksinasi TNI AL
- Jembatan Ngaglik 1 Lamongan yang Ambles Sudah Siap Beroperasi Kembali
