RMOLBanten. Target Pemprov Banten mencapai serapan anggaran dari proyek infrastruktur sampai dengan akhir Mei lalu sebesar 40 persen, tak sesuai harapan.
Alasanya, sebagian proyek baru selesai lelang dan para pemenang belum menarik uang muka.Untuk diketahui, APBD Banten tahun anggaran 2018 senilai Rp11,3 triliun. Alokasi itu terdiri dari belanja tak langsung senilai Rp6,7 triliun dan belanja langsung senilai Rp4,6 triliun.
- Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Terjadi 2 Hari Sebelum Natal
- Wakil Bupati Malang Ingin Wujudkan Pelayanan Kesehatan Prima
- Poskamling Bergambar Ganjar, Mulai Bermunculan Dibangun Warga Madura
Mahdani menjelaskan, persoalan prosentase serapan terjadi karena sebagian pengadaan barang dan jasa baru selesai lelang. Dengan demikian, sebagian pemenang lelang ada yang belum menarik uang muka pelaksanaan proyek.
Sekarang sudah selesai penetap pemenang, SPK (surat perintah kerja) bagi pemenang sudah ada. Dan sudah mulai ditarik uang mukanya. Tidak ada kendala, kendala yang ada sudah dioptimasi. Paket lelang yang diperkirakan tidak selesai pada November sudah dikurangi volumenya,†katanya.
Disinggung soal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang kurang berkontribusi terhadap serapan anggaran, Mahdani enggan merincinya. Namun dia sedikit membocorkan OPD tersebut adalah yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR).
Di Dinkes, DPUPR, yang (nilai) lelangnya besar-besar. Kalau uang muka ke tarik, sudah stabil lagi. Kalau kita lihat sudah ada OPD yang melebihi standar, mendekati standar dan ada memang OPD yang belum. Itu karena memang kerjaan di saya (Biro Adpem) dulu, dilelang dulu, kemudian ada pemenang baru cair uang muka,†ungkapnya.
Lebih lanjut Mahdani memastikan, pelaksanaan proyek fisik yang menjadi skala prioritas pembangunan sudah berjalan. Dia mencontohkan pembangunan jembatan dan tiga ruas jalan akses Banten Lama sudah digarap.
"Sedangkan untuk sport center masih menyelesaikan dokumen lelang. Sport center mungkin tidak full saat ini karena terkait lelang tahun jamak. Harus mulai dari nol, enggak bisa setengahnya dulu,†tuturnya.
Evaluasi, kita lagi ukur kinerja OPD-OPD sekarang, kalau enggak dilaksanakan kita sikat lagi saja. Gubernur tahun 2018 ini melakukan evaluasi kinerja terhadap para pejabatnya. Kalau tidak ada progresivitas, tidak ada kemajuan akan diambil langkah-langkah tegas,†ujarnya. [dzk]
- Delapan Kali Berturut Terima Penghargaan Nirwasita Tantra, Wali Kota Eri: Bukti Kualitas Udara Surabaya Bersih
- Lewat Film Soera Ing Baja, Wali Kota Eri Kenalkan Karakter Arek Surabaya
- Duel Dengan Petugas Seorang Tahanan Mapolsek Driyorejo Berhasil Kabur
