Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengendalikan anak buahnya yang bikin gaduh impor beras, seperti Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang di back up Menko Perekonomian Darmin Nasution berhadap-hadapan dengan penolakan oleh Dirut Bulog Budi Waseso (Buwas) dan data Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
- Bank Jatim Lakukan Kerjasama dengan BKPSDM Lamongan
- Petrokimia Gresik Siapkan Program Smart Precision Farming untuk Masa Depan Pertanian Indonesia
- Menko Airlangga Dorong Ekonomi Syariah 2022 Dengan Perkuat Ekosistem Halal Value Chain
"La iya tho, masak anak buahnya pada ribut sendiri. Secara manajerial, presiden yang harus bertanggungjawab atas gaduhnya kementerian,†kata Meithiana kepada Kantor Berita , Jumat (21/9).
Adanya ketidaksinkronan data antar kementerian sehingga memberikan wacana kebijakan yang berbeda-beda, disebabkan Mendag, Mentan, Bulog dan kadang BPS tidak memiliki neraca beras bersama. Gaduh soal perberasan akan selalu muncul dan menimbulkan syak wasangka.
"Seharusnya ada kata sepakat antara kementerian sehingga bisa dikoordinasikan dengan baik agar tidak menjadi gaduh,†kata Wakil Rektor IV Universitas Dr Soetomo ini.
Meithiana berharap agar pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan kondisi ekonomi saat ini.
"Ya, belum selesai masalah dollar naik, kini keputusan impor membuat gaduh lagi. Ini sangat meresahkan,†tutup Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Unitomo. [jen]
- Langkah XL Axiata Dorong UMKM Perempuan Raih Peluang Usaha di 2022
- UMKM Padma Herbal Pasarkan Produk di Jepang
- Viral, Abang Gojek Senang Punya Rumah Berkat KPR BTN
