Gubernur Jawa Timur Soekarwo berharap masyarakat tidak menggelar demonstrasi hingga pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Soekarwo berjanji akan tetap menampung aspirasi warga meski mereka tidak mendapatkan menyampaikannya lewat orasi atau demonstrasi di lapangan. "Saya tidak melarang orang demo. Silahkan memyampaikan aspirasi. Kami akan terima. Tetapi tidak perlu secara fisik datang beramai-ramai," kata Soekarwo seusai Paripurna DPRD Jatim, Senin (5/11/2018).
- KLB Moeldoko Ditolak, Pilihannya Rekonsiliasi Atau Bikin Partai Baru
- PP 85/2021 PNBP Perikanan Dianggap Untungkan Kapal Asing, Relawan Jokowi: Pemerintah Tidak Peka Bikin Kebijakan
- Momen Haru, Anies Dipeluk Bocah Perempuan dan Dikasih Uang oleh Pendukung Saat Kampanye
"Secara kualitatif (Menyampaikan point aspirasi) monggo. Sampaikan kepada gubernu, pangdam atau kapolda. Fisiknya jangan. Pasti akan kami terima dengan baik. Kita musyawarahkan," kata orang nomor satu di Jatim ini.
Sebab, di tahun politik seperti ini, segala kemungkinan bisa terjadi. Sebab, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan massa aksi tersebut. "Kalau (Demonstrasi) disusupi pihak ketiga jadi sudah (kerusuhan). Karenanya langkah ini (zero demo) kami ambil. Sehingga Jawa Timur tetap kondisif," tuturnya.
Seperti diketahui, selama ini kantor Gubernuran dan Grahadi kerap menjadi langganan aksi demonstrasi. Salah satunya adalah demo soal Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim, yang setiap tahun digelar.[bdp]
- Menurut Bahlil, Capres Tak Merapat ke Jokowi Bakal Kalah
- Survei LSN: Elektabilitas Prabowo-Gibran 49,5 Persen, Anies-Muhaimin 24,3, Ganjar-Mahfud 20,5
- Labuan Bajo Jadi Lokasi KTT ASEAN, Ini Saran Panglima TNI
