Tol laut harus bisa menjadikan disparitas harga antara Pulau Jawa dan luar Jawa bisa lebih kecil. Karena itu pemerintah harus mengontrol komoditi yang dijual, baik dari sisi jumlah, harga, dan kualitas.
- Inovasi Program Promosi, BTN Raih Marketing Excellence Award 2023
- Penumpang Kereta Api Daop 7 Madiun Periode Nataru 2023/24 Meningkat 16 Persen
- Dukung Pemulihan Dampak Pandemi, Bank Jatim Terima Penghargaan Jatim Bangkit Awards
Menurutnya, selama ini tol laut tidak ada kontrol, sehingga barang yang naik tol laut tidak sesuai. Yang yang kemudian membuat sebagian besar kontrol dari operator tidak sesuai dengan kebutuhan pokok terutama 11 komoditas yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Indonesia Timur.
Lanjutnya, pemerintah jangan melepas komoditas ke mekanisme pasar. Sebab bila dilepas ke mekanisme pasar, maka yang diuntungkan bukan masyarakat tetapi pedagang atau tengkulak.
"Ini yang selalu saya kritik masalah tol laut itu. Kalau misalnya seperti itu mendingan tol laut dibubarkan saja. Ada dari swasta semua kapalnya dijalankan sesuai dengan jalurnya tol laut. Dan gak ada tol laut itu jalannya di komersial, harusnya di keperintisan bukan di jalur komersial yang akhirnya bisa mematikan angkutan swasta yang ada," demikian Bambang Haryo.[isa/aji]
- Pelindo Mampu Lunasi Utang Hingga Rp11 T Setelah Dua Tahun Merger
- Indonesia Jadi Produsen Kopi Dunia, La Nyalla Minta Nasib Petani Kopi Diperhatikan
- Sudah BBM Tidak Tepat Sasaran, Harusnya Tegas Penyesuaian Sejak Dulu
