Sebanyak 1,5 juta warga penerima dana bantuan sosial (bansos) di Papua diduga fiktif sebab tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan yang terdaftar di Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
- Rizal Ramli: Ekonomi Rakyat Sangat Berat, Angin Perubahan Sudah Tiba
- Selisih Data Kematian Covid-19 Jomplang, Adhie Massardi: Kita seperti dalam Negara Kepalsuan
- Trias Corruptica Telah Hancurkan Sendi Kehidupan Bangsa
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengurai bahwa data bantuan sosial itu seharusnya berasal dari Pusat Data & Informasi (Pusdatin) yang dikelola Kementerian Sosial.
Semua data tentang bantuan sosial seharusnya merujuk kepada data yang dikeluarkan Kementerian Sosial.
"Ada banyak program bantuan sosial yang diberikan berdasarkan data-data tersebut, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Bantuan Iuran JKN-KIS, subsidi energi dan lain-lain,†urainya, Rabu (13/11).
Dengan kata lain, kata politisi Golkar itu, jika KPK menyampaikan ada data bansos sebesar 1,5 juta yang dinilai fiktif, maka akan timbul pertanyaan mengalir ke mana dana tersebut.
Pasalnya angka 1,5 juta penerima fiktif tidak kecil. Jika bantuan PKH masing-masing menerima Rp 1,5 juta, maka ada lebih dari Rp 3 triliun bantuan sosial yang tidak jelas diberikan ke siapa.
"Kami ingin mendalami lebih jauh soal ini. Kami bukan tidak setuju dengan program bantuan sosial. Kami ingin bantuan sosial diberikan kepada penerima yang tepat sasaran,†tegasnya.
"Kami, Komisi VIII DPR RI akan membuat panja verifikasi dan validasi data kemisikinan. Salah satunya akan kami agendakan untuk menelusuri data yang disampaikan KPK tersebut,†pungkas Ace, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL. [mkd]
- Politisi Demokrat Minta Semua Gelar Henry Subiakto Dicabut, Ini Alasannya
- Lomba Baca Kitab Kuning PKS Tingkat Jawa Timur Diikuti 493 Santri Muda, Ketua PKS Jatim: Bentuk Kecintaan pada Ulama dan NKRI
- Prabowo: Semua Penghitungan Lembaga Survei Menunjukkan Paslon Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran
