Pemkot Surabaya Segera Koordinasi dengan Pemprov Jatim Terkait Penggunaan DIPA

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyambut baik Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang baru saja diterima dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, Jum’at (22/11).

Baca Juga
• Survei CSIS Mengejutkan, Andrianto: Buat Apa PDIP Usung Ganjar yang Bakal Kalah?
• Jika MK Putuskan Pemilu Tertutup, Anak Muda Bakal Golput
• Joman Jatim Apresiasi Putusan Pemerintah Terkait Penghapusan Syarat PCR untuk Penumpang Pesawat

Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Adhitya Amarendra mengatakan, Pemkot Surabaya akan segera berkoordinasi dengan Pemrov Jatim terkait detail penggunaan anggaran tersebut sebelum digunakan.

"Senin, (25/11) kami akan segera berkoordinasi dengan Provinsi Jatim sebagai langkah lanjutan setelah penyerahan DIPA tersebut," kata Adhitya dikutip Kantor Berita , Jum'at (22/11).

Ia menjelaskan, tujuan dari koordinasi itu, agar nantinya program yang dijalankan bisa efektif dan efisien.

Disamping itu, supaya Pemkot Surabaya tidak salah melangkah dalam menggunakan anggaran tersebut.

Agar sinkron, tentunya perlu koordinasi dengan detail agar anggaran ini efektif, efisien dan tidak salah melangkah sebelum menggunakan dana tersebut,” jelasnya.

Namun demikian, pihaknya memastikan, jika koordinasi dengan Pemprov Jatim sudah dilakukan, hasilnya akan segera disampaikan secara detail. Baik itu terkait penggunaan maupun detail rincian anggaran DIPA tersebut.

Setelah koordinasi maka selanjutnya akan kami sampaikan hasil update tersebut,” imbuhnya.

Sebagai diketahui, DIPA ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kementerian / lembaga serta pemerintah daerah untuk menjalankan program prioritas pembangunan nasional 2019-2024.

Setidaknya ada lima program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditekankan dalam lima tahun ke depan.

Yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.[bdp