Cawali dan Cawawali yang mengikuti kontestasi pilkada Surabaya mendatang diharapkan mempunyai rekam jejak baik, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- Ambang Batas Presiden Tidak Demokratis, Masyarakat Dipaksa Terima Capres Partai Besar
- Koalisi Gerinda-PKB Makin Solid, Gus Fawait: Kami Membela Kepentingan Rakyat
- DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu KPU Bondowoso Terkait Seleksi PPS
Demikian disampaikan oleh Ketua Umum East Java Corruption and Judicial Watch Organisation (ECJWO) Miko Saleh.
Miko Saleh menilai, pembangunan Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini selama dua periode layak diacungi jempol, namun masih banyak kekurangan dalam pelayanan masyarakat.
"Sebagai mall pelayanan publik di gedung Siola dimana warga yang mengurus administrasi kurang dilayani secara maksimal. Masyarakat harus dilayani dengan baik. Khususnya contoh, misalnya berkas pun kalau kurang itu fotokopi dia harus turun dari lantai disitu pun berputar atau foto kopi di luar, kan gak ada pelayanan itu didalam, jadi kurang optimal," kata Miko Saleh kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (29/1).
"Yang kita harapkan adalah amanah walikota kepada masyarakat kota Surabaya, kalau bisa pelayanan itu optimal. Bila perlu fotokopi itu gratis, selama ini belum pernah ada pelayanan itu, toh itu untuk masyarakatnya sendiri," lanjutnya.
Dikatakannya, penerus Risma mendatang tidak hanya melanjutkan pembangunan taman seperti 10 tahun terakhir, tapi juga memprioritaskan aspirasi masyarakat khususnya dalam pelayanan publik.
“Ini bener-bener menampung aspirasi masyarakat dan membuktikan, jangan cuma ngomong anggaran untuk proyek. Yang pelayanan inilah terkecil namun bikin susah bagi masyarakat kota Surabaya sendiri, baik itu pelayanan KTP, kelahiran, kematian. Ini kan harusnya prioritas sangat ringan," tandasnya.
Selama ini persoalan pelayanan publik seperti eKTP terhambat oleh ketiadaan blanko, padahal hanya untuk mendapatkan selembar kertas identitas diri seharusnya masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama.
"Ataupun masih menunggu lama berbulan-bulan hanya cuma selembar kertas, inikan kurang optimal. Kita wujudkan kepada masyarakat bila perlu kita tunjukkan Walikota dan wakil walikota mendatang beli mesin cetak untuk KTPnya, Surabaya jadikan ikon, Surabaya jadikan contoh jangan hanya Jakarta dan kota yang lainnya," ucapnya.
Lembaga anti korupsi Jatim ini memberikan peringatan kepada Cawali dan Cawawali dari mantan aparat hukum maupun birokrasi atau non kader partai yang mengikuti kontestasi pilkada Surabaya mendatang, agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum khususnya korupsi seperti beberapa kepala daerah yang ditangkap KPK.
"Inilah yang dimaksud dalam artian lembaga anti korupsi ini, agar supaya besok walikota bener-bener walikota yang amanah bagi kota Surabaya. Lebih-lebih jangan sekali-kali melakukan penyimpangan terhadap anggaran RAPBD maupun PAD (Pendapatan Asli Daerah) jikalau tidak mau bertentangan dengan lembaga anti korupsi," pungkasnya.
- Kader PDIP Kota Madiun Lakukan Aksi Berdoa Bersama Di Depan Patung Banteng Ketaton Sebelum Ke KPU
- Menko Airlangga: Ekonomi Di 10 Provinsi, Tumbuh Positif
- Jaga Persatuan, Pemilu 2024 Harus Adem dan Damai
