Dua fraksi PKS dan Demokrat keukeuh menyodorkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk kasus Jiwasraya.
- ARB Sebut Airlangga Netral, Mubes Kosgoro 1957 Cirebon dan Jakarta Sama-sama Disetujui
- PKS Tidak Ingin Aturan Larangan Berkerumun Tebang Pilih
- Operasi Tangkap Tangan Nurdin Abdullah Dinilai Janggal, PDIP: Seharusnya Operasi Tangkap Tidur
Baca Juga
Kedua fraksi tersebut menilai dugaan megakorupsi yang menelan uang nasabah sebesar Rp 13,6 triliun tidak cukup dengan panitia kerja (Panja), harus pansus.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Puan Maharani menyebut, pembentukan panja semata-mata untuk mengeliminasi upaya politisasi.
"Pembentukan panja kasus Jiwasraya tidak bertujuan untuk mempolitisasi kasus ini. Justru pembentukan panja untuk mengeliminasi upaya-upaya politisasi terhadap kasus Jiwasraya," ucap Puan seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/1).
Politisi utama PDIP ini menambahkan pembentukan panja bertujuan untuk mengawasi penyelesaian kasus Jiwasraya sekaligus mencari solusi terbaik untuk nasabah JS Saving Plan yang dirugikan oleh perusahaan asuransi plat merah itu, serta masa depan PT. Asuransi Jiwasraya.
Pihaknya telah melakukan perhatian dengan adanya panja yang dibentuk tiga komisi di DPR, dan menyimpulkan tak perlu lagi ada pansus.
"DPR sudah membentuk tiga panja masing-masing di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI. Jadi sekarang bolanya ada di panja di ketiga komisi tadi. Mereka akan bekerja maksimal, jadi tidak perlu pansus,” urainya.
"Masing-masing bekerja sesuai bidang kerjanya dengan berfokus pada pengembalikan dana nasabah," tambahnya.
Puan menjamin panja yang ada di Komisi III akan dapat memberikan solusi terbaik dan mendorong pemerintah untuk mengembalikan uang nasabah.
"Panja komisi III akan memastikan penegakan hukum yang profesional dan fair serta pengembalian aset-aset Jiwasraya untuk mengembalikan uang nasabah," tuturnya.
Untuk Komisi VI, akan fokus pada penyehatan korporasi serta mendorong holdingisasi untuk menyelamatkan Jiwasraya.
"Dan Komisi XI akan mengevaluasi kerja pengawasan OJK, penyehatan industri asuransi dan mendorong adanya jaminan terhadap polis asuransi seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada perbankan," demikian mantan Menko PMK ini.
- Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan Firli Bahuri Di Puncak Polling ’24 Tokoh Harapan 2024’
- Kata Jokowi, Kasus Corona di Indonesia Tidak Buruk Dibanding Negara Berpenduduk Besar Lain
- Ahli Epidemiologi Minta Mahfud MD Jangan Jadikan Kasus Corona Jakarta Pembenaran Pilkada Aman
