Di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power sangat besar.
Direktur Paramadina Public Policy Institute, Ahmad Khoirul Umam, hal itu bisa dilihat dari rencana majunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka hingga keluarga besan presiden, Doli Sinomba Siregar dalam Pilkada 2020.
- Misi PKB Ajak Demokrat Gabung KKIR, Cak Imin: Agenda Saya Mempengaruhi Mas AHY, Ternyata Imannya Masih Kuat
- Didoakan Maju Pilgub, Eri Cahyadi: Takdir Tuhan Siapa yang Tahu
- Luhut: Persyaratan Masuk ke Tempat Publik Hanya yang Sudah Dua Kali Vaksin
"Rencana anak, menantu, hingga besan Jokowi maju Pilkada selain berpotensi menjadi beban politik bagi presiden, juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power," kata Khoirul Umam dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/2).
Dengan majunya keluarga Jokowi di Pilkada, Khoirul mengatakan instrumen-instrumen negara seperti TNI, Polri, BIN hingga di bidang birokrasi tak lagi bisa dijamin netralitasnya.
"Sebaliknya, dalam budaya politik patriarkal, alat-alat negara itu berpotensi menjadi alat politik yang menguntungkan tuannya," lanjutnya.
Ia pun menyesalkan sikap politik presiden yang terkesan berdiam diri saat keluarganya hendak berpolitik. Sebab, mau tidak mau hal itu akan menjadi stigma negatif masyarakat kepadanya.
"Seharusnya Jokowi bisa mengerem hasrat politik keluarganya, hingga dia berhenti dari posisi tertinggi di kekuasaan. Begitulah etika politik harus dijalankan, bukan asal gemar mengumbar cerita 'anak-anak saya tidak ada yang doyan berpolitik, lebih suka jualan martabak dan pisang', tetapi perlu menerapkan prinsip integritas kepada orang-orang di sekitarnya," sesalnya.
Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka hendak maju sebagai calon Walikota Solo. Sementara itu, menantunya, yakni Bobby maju di Pilkada Medan. Sementara itu, paman Bobby, Doli Sinomba Siregar menyatakan maju di Pilkada Tapanuli Selatan.
- Firli Bahuri Rangkul Pers, Wujudkan Tujuan Indonesia
- Airlangga Hartarto Minta Balitbang Golkar Berkontribusi di Roadmap Indonesia 2025-2035
- KPU Pastikan Pengalaman Ricuh Pendaftaran Parpol Tahun 2018 Tak Terulang