Ada yang Goreng Kasus Dzikria, Pengamat: Jangan Jadi Politikus Lebay dan Murahan

Pasca ditetapkan Dzikria Dzatil sebagai tersangka karena menghina walikota Surabaya, Tri Risma Harini, muncul pro dan kontra.

Baca Juga

"Sah sah saja. Asal tidak dikaitkan dengan politik," kata Pengamat Politik Universitas Trunojoyo, Surokim Abdussalam kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (5/2).

Dijelaskannya, kasus Dzikria bisa jadi litetasi sebagai pembelajaran bagi netizen terhadap pejabat publik. Tetapi, demi kebaikan relasi warga dan pejabat publik di masa depan, kasus ini bisa didamaikan, tetapi jangan lagi dikaitkan politik.

"Substansi masalah itu sebenarnya sederhana khan. Ada warganet yang belum paham ruang publik dan dianggap merugikan pejabat bukan dalam konteks kritik, tetapi lebih pada hasutan," lanjutnya.

Memang, kata Surokim, perlu ada efek jera agar tidak menular pada warganet yang lain. Harapannya, agar netizen lebih waspada dan sadar penggunaan ruang publik.

Dalam kontek lain, pejabat publik juga perlu proporsional bisa membedakan antara kritik dan menghasut sehingga harus tetap dalam bingkai mengedukasi publik.

Apa yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan menenmpuh jalur hukum itu elegan dalam kaitan edukasi, sehingga jalan itu adalah sah.

"Tinggal, warga perlu menghormati mekanisme penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum tadi, untuk kebaikan bersama kendati itu dalam konteks literasi media sebagai jalan pilihan terakhir," kata Surokim.

"Sesungguhnya substansi perdamaian itu adalah munculnya kesadaran dengan sunguh-sungguh dan jika hal itu nanti terjadi, maka saya pikir pilihan damai itu beyond dan elegan, dan lebih baik dimaafkan. Hingga sampai di sini saya pikir klir," lanjutnya.

Tetapi, jika ada politisi yang kemudian mau mengoreng dan menyeret kasus ini menjadi komoditas politik, hal itu sungguh tidak elok.

"Kalau ada politisi yang menggoreng, itu namanya lebay dan politik murahan. Apalagi jika dikaitkan dengan kontestasi politik. Ingat, publik bisa membedakan motif dan juga bisa menangkap motif yang tulus, bukan motif untuk menjadikan sebagai komoditas politik murahan," tegasnya.

BERITA LAINNYA