Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sepertinya tidak mengalami hambatan untuk maju di pemilihan walikota (Pilwakot) Solo.
- Nasdem Anggap Duet Anies-Ganjar Masih Spekulatif
- Pantau Pelaksanaan PPKM Mikro Berbasis RT/RW, Bupati Hendy Pasang Bendera Merah di Rumah Warga Isoman
- JMSI Apresiasi Langkah Dubes Najib Bangun Poros Global Gerakan Moderasi Beragama
Bahkan Partai Golkar dan Partai Gerindra telah memberi sinyal politik mendukung Gibran untuk merebut kursi Walikota Solo.
Meski demikian Gibran tetap mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPP PDI Perjuangan pada Senin (10/2).
Menanggapi hal ini, Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam mengatakan kalau PDIP pragmatis maka suami Selvi Ananda itu akan mendapatkan rekomendasi.
Sebaliknya kata Umam, jika PDIP menjalankan sitem kaderisasi dengan ketat maka otomatis Gibran akan tidak mendapatkan Rekomendasi.
Alasannya, lanjut Umam, Gibran belum berkontribusi terhadapa partai besutan Megawati itu. Jadi seharusnya Gibran tidak mendapatkan tiket rekomendasi.
"Kehadiran Gibran ini menyalahi sistem kaderisasi, dia belum pernah berkontribusi apapun terhadap PDIP selaku kader, kalau dia dapat karpet merah, itu membuktikan struktur mesin politik PDIP dikendalikan oleh patrimonialisme dan hegemoni elite partai yang berkarakter tidak demokratis," demikian kata Umam dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (11/2).
Gibran sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan tampak sowan ke Walikota Solo Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga menyebutkan bahwa Gibran mengkitui mekanisme pencalonan yang ada di PDIP.
Gibran sendiri usai mengaku dirinya akan tetap setia terhadap PDIP apabila nantinya ia gagal mendapatkan tiket rekomendasi untuk diusung sebagai calon walikota Solo.
- Arief Puyono Minta Fadli Zon Tidak Baper Ditegur Prabowo
- PANsar Murah Segera Digelar di Jawa Timur, Tidak Pakai Anggaran Pemerintah Maupun Kemendag
- Jika Tak Ingin Celaka, Anak dan Mantu Jokowi Tak Perlu Terjun Politik