Belum tertangkapnya politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku, membuktikan ketidakseriusan aparat penegak hukum menjalankan fungsi penyidikan terhadap kasus-kasus kelas kakap.
- Angka Kesembuhan Meningkat, Menaker Diperintahkan Perketat Jadwal Kerja Buruh
- Wajib Tes PCR Penumpang Pesawat Ditengarai Hanya Akal-akalan Bisnis
- Di Lampung, Massa Desak Pembebasan Habib Rizieq Shihab dan Para Ulama
"Saat berhadapan dengan teroris, Polri sigap. Tapi saat berharapan dengan koruptor yang terkait lingkaran kekuasaan, Polri melempem," ungkap Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Ahmad Khoirul Umam dilansir Kantor berita Politik RMOL, Senin (17/2).
Khoirul melanjutkan, kasus Harun Masiku ini juga menunjukkan secara jelas bagaimana KPK telah takluk dan dijinakkan oleh penguasa.
Presiden dan DPR, menurutnya, adalah sponsor utama pelemahan KPK. Keduanya melakukan hal tersebut dengan merevisi UU KPK dan menunjuk pimpinan KPK yang mendapat penolakan dari kalangan masyarakat sipil.
Dari aspek substansi kasus, apa yang dipraktikkan Harun Masiku merupakan representasi politik oligarki-patrimonial yang mereduksi kualitas demokrasi di internal partainya.
"Dugaan praktik korupsi dan koalisi itu jelas mengindikasikan lemahnya sistem promosi serta demosi kader yang dikendalikan oleh praktik-praktik like dan dislike, bukan berbasis merit sistem," tandas Khoirul.
- Soal Dugaan Korupsi BP Jamsostek, Apindo: Tidak Tepat Disamakan Kasus Jiwasraya dan Asabri
- Uji Materi Batas Usia Capres Cawapres untuk Loloskan Gibran
- Pertemuan Batu Tulis Memastikan Jokowi Harus Dukung Puan Sebagai Capres PDIP 2024
