Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya yang melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang untuk kampanye Pilwali Surabaya, sudah terlihat. Kendati tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, tapi gerakannya sangat kentara.
- Presiden Jokowi Posting Karikatur Perayaan Imlek
- Dr Mubarok: Ketua IKA PMII Harus Berjiwa Solidarity Maker
- KPK Jemput Paksa Syahrul Yasin Limpo
“Saya minta jaminan netralitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Surabaya agar tidak ketarik-tarik urusan Pemilukada,” demikian dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya, Arif Fathoni dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (20/2).
Menurut Thoni, peringatan seperti ini pernah dia lontarkan lewat fraksinya saat rapat paripurna pandangan umum dan akhir pembacaan APBD 2020 lalu.
Namun kenyataannya, akhir-akhir ini ia melihat ada salah satu kepala dinas yang kemudian aktif bergerilya melakukan pertemuan-pertemuan dengan warga.
“Ini memang diperbolehkan, tapi ini tidak elok. Apalagi kemudian ada salah satu politisi yang gencar mengkampanyekannya,” ungkap dia.
Tetapi semua itu lanjut Thoni, tergantung good will (niat baik) Wali Kota Tri Rismaharini. Apakah akan membiarkan proses ini terus berjalan atau wali kota mau meninggalkan.
Sehingga catatan tinta emas akan ditorehkan warga Surabaya buat Risma pada akhir masa jabatannya.
“Ini tergantung good will wali kota, apakah akan membiarkan proses terus berjalan, atau apakah wali kota mau meninggalkan legacy atau warisan kepada masyarakat Surabaya bahwa di bawah kepemimpinannya mampu menjaga netralitas ASN Pemkot Surabaya,” ujar Thoni.
Apa dalam pertemuan-pertemuan dengan warga itu ada penyalahgunaan anggaran? Thoni menyatakan, sejauh ini belum diketemukan.
Tapi lanjutnya, untuk potensi abuse of power sudah kentara. Salah satunya adanya sosialisasi tentang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan mengundang seluruh RW.
Sebenarnya, menurut Thoni, kegiatan itu bisa dilakukan oleh kabag pemerintahan atau dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dispendukcapil), tapi ternyata dilakukan kepala dinas yang namanya disebut-sebut akan berkontestasi di Pilwali 2020.
“Hal-hal ini kami melihat potensi abuse of power ada. Tapi, kalau penyalahgunaan anggaran sejauh ini belum ada,” tutupnya.
- Wujudkan Hak Angket Kereta Cepat, PKS Galang Dukungan Lintas Fraksi
- Pulihkan Parekraf, Sandiaga Uno Bersama RKS Galakkan Vaksinasi Covid-19
- Cawe-cawe Jokowi Karena Riak-riak Membahayakan bagi Negara yang Dialamatkan pada Anies
