Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membuat heboh, lantaran dia mengusulkan Kementerian Agama untuk bisa menerbitkan fatwa terkait pernikahan lintas ekonomi.
- Tutup Rakernas, Tidar Resmi Deklarasi Dukung Prabowo Maju di Pilpres 2024
- Prabowo dan Ganjar Bakal Ubah Strategi Gara-gara Anies Gandeng Cak Imin
- DPR Usulkan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Dana Desa Naik 100 Persen
Baca Juga
Yang dimaksud Muhadjir pernikahan lintas ekonomi adalah orang kaya wajib menikahi orang miskin untuk mengatasi masalah kemiskinan baru serta tafsir agama soal pernikahan yang harus dilakukan antara dua orang yang setara atau kufu.
"Mbok disarankan sekarang dibikin, Pak Menteri Agama ada fatwa yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di JIExpo seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/2).
Ia berpandangan, jika si miskin mencari yang miskin maka lahirlah keluarga miskin baru.
“Inilah problem di Indonesia," ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai pernyataannya itu, Muhadjir mengatakan, usulan yang keluar dari mulutnya hanyalah sebuah saran. Usulan tersebut dinilai sebagai gerakan moral untuk memutus rantai kemiskinan.
"Itu kan intermezzo. Fatwa kan bahasa Arabnya anjuran. Anjuran, saran,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).
Ia menerangkan, ada semacam gerakan moral bagaimana agar memutus mata rantai kemiskinan.
“Bagaimana agar memutuskan mata rantai kemiskinan itu, antara lain supaya si kaya tidak memilih-milih, mencari jodoh atau menantu yang sesama kaya. Jadi gerakan moral saja," tegasnya.
Muhadjir menegaskan lagi usulan dalam fatwa tidak bersifat wajib.
“Mana ada anjuran mengikat? Jangan seolah dipelesetkan jadi wajib," ujar Muhadjir.
- Wujudkan Koalisi Semut Merah, PKB dan PKS Perlu Gandeng Parpol Nasionalis
- NIK Dijadikan NPWP Tidak Otomatis Membuat Warga Wajib Bayar Pajak
- Kursi Wamen Disinyalir Sebagai Tempat Berlabuh Konco Politik Jokowi