Hearing terkait penolakan rencana penyewaan Pulau Tabuhan kepada investor asing dinilai bertele-tele dan tidak ada kejelasan. Akhirnya, Forum Peduli Banyuwangi (FPB) bersama sejumlah elemen masyarakat, LSM dan mahasiswa memilih menyuarakan dengan menggelar aksi turun jalan.
- Polresta Mojokerto Berikan Vaksinasi 57 Tahanan
- Strategi Polri Amankan KTT G20, Mulai dari Kecepatan Angin hingga Kewaspadaan Bencana Alam
- Dinilai Injak-injak Simbol Negara, Masyakarat Mojokerto Tolak Aktifitas Rocky Gerung
“Dalam hearing saat itu, pimpinan sidang, bapak Michael menutup dan akan ada pendalaman. Saya sampai berkirim surat hearing pendalaman dua kali tidak ditanggapi oleh dewan, nah dewan beralasan nunggu dulu IGB Paragon dari singapura datang untuk menjelaskan. Namun setlah ditunggu tidak ada kejelasan,” kata Koordinator Forum Peduli Banyuwangi (FPB), Danu Budiyono, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (26/2).
Kami, lanjutnya, mulai dari audensi tidak dijawab, hearing juga bertele-tele kemudian tidak diagendakan berikutnya. “Padahal di notulennya ada pendalaman. Karena kami buntu harus komunikasi kemana, mau gak mau kita demo setiap hari Senin dan Kamis. Dari FPB ada 9 LSM yang bergabung kemudian mahasiswa,” jelasnya.
“Ini menyangkut kedaulatan wilayah di Indonesia dikuasai asing disewa, bagi kami ini bukan masalah ekonomi semata, ini masalah kedaulatan,” pungkasnya.
Sampai dengan saat ini belum ada tanggapan atau komentar dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas terkait aksi penolakan rencana penyewaan Pulau Tabuhan kepada investor asing dan seruan tuntutan tutup Tambang Emas Tumpang Pitu
Sore tadi, Rabu (26/2) pukul 17.09 WIB, Kantor Berita RMOLJatim telah menghubungi telepon seluler Bupati Anas via whatsapp terkait hal tersebut, dan hingga pukul 21.27 WIB masih belum ada respon atau jawaban dari beliau.
- RKPD Sidoarjo 2022 Fokus Ke Pemulihan Ekonomi
- Penuh Khidmat, Pemkot Surabaya Gelar Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-78
- PPKM Mikro Resmi Diperpanjang, Plh Bupati Malang Tetap Rutin Kunjungi Desa-desa