Semakin banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari kasus narkoba mendapatkan perhatian banyak pihak. Salah satunya dari anggota komisi III DPR RI yang juga mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH.
- UU HAM Sudah Ketinggalan Zaman, Mendesak untuk Direvisi
- Terdakwa Narkoba ASN Satpol PP Gresik Sempat Seret Keterlibatan Atasannya
- Polri Belum Rampung Diidentifikasi 12 Senpi dari Rumah SYL, Ini Alasannya
Keinginannya membangun Pusat Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Jatim pun mendapat dukungan penuh dari Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono.
Keinginan Bambang DH itu disampaikan saat bersilahturahmi ke Kanwil Kemenkumham Jatim pada masa reses anggota DPR RI masa sidang II Tahun 2019-2020 pagi ini, Selasa (10/3).
Pertemuan yang digelar di ruang kerja kakanwil itu pun berlangsung santai. Selain Krismono dan Bambang, Kadiv Keimigrasian Pria Wibawa, Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono dan Kadiv Yankumham Hajerati terlibat dalam forum tersebut.
Bambang DH yang masuk dalam Panitia Kerja Bidang Narkotika di DPR mengaku sangat prihatin dengan kondisi di lapas/ rutan. Mengingat kasus narkotika masih mendominasi. Menurutnya, perlu adanya pendekatan baru dalam penanganan kasus narkoba.
“Kalau dengan pengedar atau bandar kita boleh represif, tapi jika dengan pengguna akan lebih baik jika rehabilitasi,” terangnya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.
Rehabilitasi yang dilakukan, lanjut Bambang juga harus menyeluruh. Tidak hanya pendekatan medis, tetapi juga pendekatan sosial. Untuk itu, perlu adanya pusat rehabilitasi yang representatif.
“Jangan semuanya dimasukkan lapas, kan jadi semakin sesak,” harapnya.
Bak gayung bersambut, Kakanwil memberikan persetujuannya. Menurut Krismono, pihaknya akan sangat mendukung program tersebut. Karena saat ini, dari 13.310 WBP kasus narkoba, lebih dari separuhnya ‘hanya’ berstatus sebagai pengguna (6886).
“Jika program ini berjalan, maka akan sangat membantu kami mengurangi overkapasitas di dalam lapas maupun rutan,” tuturnya.
Memang, saat ini masalah over kapasitas di Jatim mencapai titik tertinggi. Dari kapasitas yang hanya 12.846, saat ini 39 lapas/ rutan di Jatim diisi 29.438 orang WBP atau mengalami overkapasitas sebesar 129%.
“Jika penghuni berkurang, otomatis akan mengurangi pengeluaran kami dalam pengadaan bahan makanan yang selama ini selalu habis sebelum tahun berakhir,” urainya.
- Pengadilan Bebaskan Stella Monica di Kasus Pencemaran Nama Baik Klinik L'VIORS
- Berkas Dinyatakan Lengkap, Penyuap Tersangka Sahat Simanjutak di Kasus Dana Hibah Dipindah ke Medaeng
- Nama Azis Syamsuddin dan Fahri Hamzah Terseret Di Perkara Suap Benur
