Hans Edward Hehakaya selaku advokat di Surabaya menilai ada pembatasan hak dalam persidangan online yang mulai diterapkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.
- Hentikan 5 Kasus Pencurian dan 4 Kasus Penganiayaan, Kejari Surabaya: Korban dan Tersangka Sepakat Damai
- Ketua Dewan Kesenian Surabaya Gugat Walikota Eri Cahyadi ke PTUN
- Jabat Kadiv Humas, Irjen Dedi Prasetyo: Media adalah Mitra Utama dan Strategis
"Memang ada hak yang terlihat di batasi. Pengacara dan terdakwa sudah tidak bisa lagi berinteraksi karena diatur dengan jarak. Sebab, terdakwa menjalani persidangan dari dalam rutan. Padahal komunikasi antara penasehat hukum dengan kliennya sangat penting," ujarnya saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (31/3).
Untuk menghindari batasan tersebut, Hans mengusulkan agar saat sidang teleconfence tersebut ada seorang pengacara yang mendampingi terdakwa.
"Bukan hanya diruang sidang tapi ada pengacara yang juga mendampingi disamping terdakwa saat sidang teleconfrence tersebut," ujarnya.
Pengacara yang mendampingi Ibnu Ghofur terdakwa kasus suap Bupati Sidoarjo ini mengatakan, Kliennya menjadi terdakwa yang pertama menjalani sidang online di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Dari pengalaman itulah, Hans meminta agar sarana dan prasarana penunjang sidang online ini perlu pembenahan.
"Audio dan gambar yang ditampilkan sangat buruk. Suara terdakwa sangat kecil, demikian juga dengan gambarnya kelihatan buram," ungkapnya.
Meski demikian, Hans tetap menghormati penerapan sidang online tersebut terlebih dengan tujuan pencegahan penularan wabah virus Covid-19.
"Tujuannya tetap baik. Semua aparat penegak hukum melakukan ini karena wabah corona. Saya sepakat, tapi kedepannya harus ada pembenahan sarana dan prasarananya," pungkasnya.
- Kadisbudpar Provinsi Jatim Hudiyono dan Agus Kariyanto Jadi Saksi Kasus Korupsi DAK Dispendik Jatim
- Bupati Bangkalan Terima Uang Rp 5,3 Miliar, ASN yang Mau Jadi Kepala Dinas Dipatok Hingga Rp 150 Juta
- Kuasa Hukum JE Pertanyakan BAP Bocor dan Menyebar di WhatsApp Sebelum Sidang
