Kepastian stok beras di Perumahan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre VII Malang dipastikan aman hingga lebaran, meski dalam kondisi dilanda wabah Covid-19. Seperti yang diungkapkan oleh wakil Ketua Komisi II, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Hadi Mustofa.
- Kesiapan Pembukaan Pasar Turi Baru Sudah Mencapai 90 Persen
- Dianiaya Istri Seorang Suami Bikin Laporan ke Polda Jatim, Kesal Berlanjut Setelah Ditolak SPKT
- Ajak Forkopimda dan Pengusaha Tunaikan Zakat Melalui Baznas, Pj Gubernur Adhy: Kontribusi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
"Di tengah kondisi saat ini, yakni dilandanya wabah Covid-19, Insha Allah stok beras untuk masyarakat Kabupaten Malang di Bulog aman, hingga akhir lebaran nanti," ujar Mustofa saat ditemui awak media di Gedung DPRD Kabupaten Malang. Senin (6/4).
Kebutuhan beras di masyarakat untuk saat ini, lanjut Mustofa, terus meningkat. Apalagi jelang bulan Ramadhan. Maka dari itu, dirinya bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan peninjauan ke Gudang Bulog Sub.Drive VII Malang yang berada di Pakisaji untuk mengecek kesiapan dari ketersediaan stok beras.
"Kami berharap semoga wabah Covid-19 ini cepat berlalu, dan kondisi biar kembali normal. Tapi jangan kawatir, kebutuhan beras di Malang akan terpenuhi. Bulog sanggup mencukupi dan mensupplainya," terang pria yang akrab dipanggil Gus Thop tersebut.
Sedangkan kebutuhan beras untuk rakyat tangga miskin (RTM), Politikus asal Demokrat itu juga menekankan kepada Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Malang untuk segera melakukan pendataan cepat dan tepat, agar pembagian beras itu bisa dilakukan secepatnya terlaksana dan bisa membantu mengatasi ekonomi masyarakat yang terdampak dari menyebarnya wabah COVID-19.
"Bulog sudah siap beras sebanyak 8.700 ton untuk kebutuhan masyarakat yang tergolong RTM atau bukan di Kabupaten Malang hingga akhir lebaran nanti. Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Bulog sudah mengeluarkan sebanyak 1.500 ton beras untuk setiap bulannya untuk masyarakat miskin (raskin)," jelasnya.
Masih menurut Gus Thop di Kabupaten Malang kini terdapat 69.704 Kepala Keluarga (KK) yang di luar Program Keluarga Harapan (PKH) atau RTM.
"Jumlah tersebut belum termasuk karyawan perusahaan berstatus tenaga kontrak yang rumahkan, sedangkan untuk PKH ada sebanyak 217.888 KK," paparnya.
- Bupati Hendy Serahkan Ratusan SK PPPK di 35 OPD Pemkab Jember
- Salurkan 2000 Santunan Yatim dan Dhuafa di Tuban, Gubernur Khofifah Ajak Tingkatkan Kesalehan Sosial di Bulan Ramadhan
- Para Srikandi Gelar Pertunjukan Pantomim Bersama Komunitas Pusat Olah Seni
