Sesuai dengan protokol kesehatan ditengah penyebaran virus corona, Pemerintah Kota Kediri menggelar Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Kediri tahun 2021 melalui video conference, Rabu (8/4) bertempat di Command Center Balaikota Kediri. Musrenbang RKPD ini diawali dengan paparan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur M. Rudy Ermawan.
- Pemkot Surabaya Bantu Ajukan Permohonan Aktivasi BPJS Pasien Disabilitas
- PPKM Darurat, Banyuwangi Perkuat Tempat Isolasi dan Percepat Vaksinasi
- Konser Legend Musik Era’ku 2.0, Atiek CB dan Mayangsari Beserta Ita Purnamasari Bakal Ramaikan Surabaya
Dalam video conference nya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur M. Rudy Ermawan mengatakan pandemi virus corona atau covid-19 di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup serius. Karena telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil sehingga berdampak pada sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.
Dalam penanganannya, Pemprov Jatim melakukan recofusing dan realokasi kegiatan dengan cara efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan dan dana insentif daerah.
“Saya harap upaya refocusing dan realokasi ini muncul di setiap kabupaten kota,” ujarnya.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur M. Rudy Ermawan juga memberikan arahan kewilayahan Kota Kediri. Pertama, pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan. Kedua, peningkatan SDM melalui pendidikan vokasional. Ketiga, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keempat, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Sementara itu, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam paparannya mengungkapkan Pergerakan pembangunan di Kota Kediri berdampak postif terhadap indikator makro pembangunan. Sejumlah capaian pun telah diraih oleh Kota Kediri. Diantaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri di tahun 2019 yang mencapai 78,08. Kemudian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47%. Inflasi di Kota Kediri sebesar 1,83% di tahun 2019. Tingkat kemiskinan yang selalu berada dibawah provinsi dan nasional yakni sebesar 7,16%.
Tingkat pengangguran terbuka 4,22%. Indeks Gini yang dirilis pada tahun 2017 sebesar 0,4.
Indeks Birokrasi 51,52. Indeks Kepuasan Masyarakat 2019 pada 33 Unit Pelayananan 3,41 atau 85,17 masuk kategori baik. Level smart city pada tahun 2019 berada di level 3. Serta indeks antar umat beragama pada tahun 2019 sebesar 3,91 masuk dalam kategori tinggi.
“Saya ucapkan terima kasih kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang selalu menjaga keharmonisan di Kota Kediri. Sementara untuk smart city bila tidak ada kendala kita akan kejar ke level 4. Agar Kota Kediri ini benar-benar menjadi kota yang smart,” ujarnya.
Dengan berbagai capaian tersebut, Pemerintah Kota Kediri juga telah berhasil meraih beberapa penghargaan. Diantaranya, Adipura Kota Sedang, Opini Wajar Tanpa Pengecualian lima tahun berturut-turut, Penghargaan pembangunan Daerah 10 Besar Nasional, Kota Sehat Swasti Saba, Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) peringkat 2 dari 173 daerah. SAKIP dengan predikat BB, Wahana Tata Nugraha lima kali, TPID Terbaik se-Jawa Bali sebanyak tiga kali berturut-turut, Kota Layak Anak Tingkat Madya, Kota Layak Pemuda Kategori Utama, dan Kota Peduli HAM untuk keempat kalinya.
“Terima kasih untuk kerja keras dan kolaborasi yang terjadi. Tentu ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri saja. Namun juga dari masyarakat Kota Kediri,” ungkap walikota yang akrab disapa Mas Abu ini.[Andik/hms]
- Gubernur Khofifah bersama Forkopimda Jatim Berangkatkan Bantuan ke NTT
- Pengurus SIM di Satlantas Polres Probolinggo, Heningkan Cipta Selama 60 Detik
- Polres Jombang Salurkan Bantuan Sembako Ke Warga Terdampak PPKM Darurat
