Peraturan dan imbauan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) justru dilanggar sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu terlihat saat presiden mengumpulkan massa untuk bagi-bagi sembako di depan Istana Bogor, beberapa waktu lalu.
- Gelar Uji Publik Capres-Cawapres, Muhamadiyah: Jangan Beli Kucing dalam Karung Walaupun Karungnya Bolong
- Tiga Pemimpin ini Bisa Pengaruhi Urusan Global: Xi Jinping, Vladimir Putin dan Recep Tayyip Erdogan
- Laporkan HRS Soal Covid, Bima Arya Tepis Karena Politik
Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menyebut, ide membagikan sembako tersebut bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi sendiri. Dengan kata lain, presiden telah menjilat ludahnya sendiri.
“Saya pikir Presiden harus sesekali berpikir mandiri tanpa penasihat. Ide membagi sembako selain melanggar instruksi Polri, lebih jauh lagi bertentangan dengan imbauan presiden sendiri. Tentu ini contoh buruk bagi pejabat negara, terlebih dilakukan Presiden,” ucap Dedi dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/4).
Menurutnya, ide bagi-bagi sembako yang mengundang banyak massa tersebut harus keluar dari upaya politis.
“Agenda bagi sembako secara terbuka tentu sangat politis, presiden harus benar-benar keluar dari upaya politis. Fokus kepada kerja pemerintah menangani kondisi ini,” imbuh Dedi Kurnia.
Dedi Kurnia menambahkan, jika presiden ingin membagikan sembako seharusnya melalui prosedur pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sampai ke tangan warga yang membutuhkan.
“Jika hendak mendistribusikan kebutuhan pokok warga, presiden seharusnya gunakan jalur pemerintah. Bisa melalui perangkat pemerintah daerah, agar bantuan sampai hingga ke rumah dan warga tidak perlu berkerumun. Tetapi cara ini tidak akan mendapatkan simpati politik. Dan mungkin presiden kurang menyukainya,” tandasnya.
- Hasto PDIP Sebut Jokowi Sudah Tak Lagi Bela Wong Cilik
- Beda Sikap Luhut-Erick soal Depo Plumpang Menunjukkan Buruknya Komunikasi Menteri Jokowi
- Anies The Man With Idea
