Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menelusuri dugaan praktik kotor pada proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) hingga obat-obatan untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air.
- Puan Sebaiknya Maksimalkan Peran jadi Ketua DPR Ketimbang Tiru Aksi Lempar Kaos Jokowi
- Relawan Sapu Jagad Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran di Pilpres 2024
- Sebelum Ibu Rumah Tangga Berteriak, Pemerintah harus Tangani Kelangkaan Beras
Demikian ditegaskan anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ketua KPK, Firli Bahuri dan jajaran, Rabu (29/4).
"Ini (dugaan mafia alkes) kan yang inisiasi Pak Erick Thohir, manajemen BUMN, pastinya informasinya akurat dan A1. Harusnya KPK menginisiasi penyelidikan atas indikasi hadirnya mafia obat, mafia farmasi, mafia alkes? Bagaimana 90% bahan baku obat selama ini kok harus diimpor?" kata Arteria Dahlan.
"Saya minta KPK untuk mengusut tuntas mafia alkes dan praktik kotor pengadaan barang dan jasa Covid-19," imbuhnya, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Menurut Arteria Dahlan, KPK seharusnya sigap dan jeli melihat persoalan dugaan praktik rasuah pada proyek pengadaan alkes untuk Covid-19 ini. Sebab, di tengah negara kewalahan menghadapi pandemik Covid-19, jangan sampai anggaran dibuang-buang tidak pada tempatnya.
"Kenapa selama ini dibiarkan? Apakah ada permufakatan jahat yang melawan hukum di dalamnya? Jangan sampai negara selalu terjebak pada short term policy yang ujung-ujungnya pada duit terus, proyek terus dan dagang terus yang semakin mengokohkan posisi para mafia tersebut. Saatnya melalui KPK bangsa ini harus berdaulat, bangkit dan melawan," pungkasnya.
- Rusia Bantah Menlu Sergei Lavrov Dilarikan ke Rumah Sakit
- Baleg DPR Ingin Selesaikan Perbaikan UU Ciptaker Kurang Dari 2 Tahun
- Tantangan Netralitas Pemilu 2024, NU Bisa Dimobilisasi secara Tersembunyi
