Bansos Dampak Covid-19 Untuk Banyuwangi Capai Rp 496 Miliar

Total bantuan sosial yang telah berproses sebagian dan bakal mengucur ke Banyuwangi untuk warga terdampak Covid-19 mencapai Rp 496 miliar. Dana tersebut gabungan dari bansos pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang disalurkan hingga beberapa bulan ke depan.


Secara bertahap, bantuan tersebut telah mulai diterima warga sejak akhir April lalu. Antara lain lewat Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, dan BLT Dana Desa. Memasuki bulan Mei, sejumlah bantuan akan segera dibagikan kembali.

“Kami berterima kasih pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang membantu warga Banyuwangi di masa sulit saat ini,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Senin (4/5). 

“Dan yang tak kalah penting, terima kasih kepada kades dan jajaran dengan dukungan BPD yang ngebut lembur memvalidasi data warga terdampak sehingga bantuan dapat segera diterima,” imbuh Anas.

Anas lalu merinci bantuan sosial yang dikucurkan untuk warga. Di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai dengan total bantuan Rp 228,8 miliar menyasar 139.309 KK, PKH untuk 59.563 KK senilai Rp 102,5 miliar.

Ada pula BLT Desa dianggarkan Rp 66,7 miliar kepada 36.979 warga. Ada juga Bansos Tunai Kemensos sebesar Rp58,2 miliar untuk 32.344 KK.

"Data terakhir, surat dari Kemensos, Bansos Tunai untuk Banyuwangi ditingkatkan menjadi 45.000 penerima. Terima kasih Mensos Pak Ari Batubara. Ini akan kami optimalkan. Seluruh kepala desa, lurah, dan dinas terkait hari ini lembur lagi untuk memasukkan data tambahan hingga memenuhi kuota 45.000 penerima dari Kemensos. Artinya, jumlah bansos keseluruhan bisa lebih dari Rp496 miliar,” ujarnya.

Selain dari pemerintah pusat, Banyuwangi mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Timur sekitar Rp24 miliar yang diperkirakan menyasar 35 ribu warga terdampak.

Adapun dari APBD Banyuwangi dikucurkan berbagai skema, mulai paket sembako untuk 21.700 KK, paket nutrisi untuk 5.400 ibu hamil-menyusui, bantuan 4.000 penyandang disabilitas dan pekerja seni serta pariwisata, hingga insentif bagi 5.000 santri serta penambahan beasiswa mahasiswa.

Anas optimistis warga terdampak bisa ter-cover bantuan dari berbagai skema tersebut.

”Jumlah bantuan keroyokan pusat, provinsi, dan kabupaten melebihi jumlah warga di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jangan sampai tumpang tindih, sehingga kelebihan kuota bantuan bisa menyasar warga non-DTKS,” imbuh Anas.

Jumlah warga di DTKS Banyuwangi sendiri sebesar 193.306 KK.

Anas mengatakan, Banyuwangi juga tidak ditunda penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan/atau dana bagi hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Bahkan Banyuwangi mendapatkan tambahan alokasi bantuan. 

”Covid-19 pasti berdampak dari sisi sosial-ekonomi, tapi dengan bansos sedemikian rupa, semoga dampaknya bisa kita minimalkan,” paparnya.

Plt Kepala Dinas Sosial Lukman Hakim menambahkan, pada bulan Mei, akan dicairkan bantuan lebih dari Rp66 miliar, mulai Bansos Tunai Kemensos, PKH, BPNT, hingga paket sembako dan nutrisi ibu hamil-menyusui dari Pemkab Banyuwangi. "Itu belum termasuk BLT Dana Desa yang juga terus cair secara bertahap," jelasnya.