Sekretaris DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur Lilik Hendarwati mengaku banyak menerima keluhan warga karena distribusi Bantuan Sosial (Bansos) di Jawa Timur yang tidak merata.
- DPRD Tuban Desak Pemerintah Segera Tetapkan Formasi PPPK Nakes
- Dualisme Partai, Solusinya Bikin Partai Baru, Pengadilan Atau Kompromi
- Terbongkarnya Skenario Palsu Ferdy Sambo Memantik Desakan Publik Investigasi Ulang Kasus KM 50
Menurut dia, hingga saat ini, banyak masyarakat kurang mampu terdampak pandemi Covid-19 yang belum tersentuh bantuan dari Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
"Saya melihat sudah ramai dibawah dan ruwet," katanya pada (11/5).
Lilik mengaku, banyaknya keluhan masyarakat itu karena Pemprov Jatim tidak memiliki data yang jelas, mengenai jumlah masyarakat yang berhak menerima bantuan. Sehingga, seringkali ditemukan data ganda, sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk melakukan verifikasi di lapangan.
"Semua RT mengeluh perubahan hanya dari Dinsos.Dan itu butuh waktu," tambah anggota DPRD Jatim itu.
Lilik sendiri bersama fraksinya di DPRD Jatim masih mempertimbangkan usulan Panitia Khusus (Pansus) mengenai mekanisme penyaluran Bansos. Menurut dia, kebijakan itu harus dievaluasi, agar penanganan Covid-19 di Jatim tidak berlarut-larut.
"Mekanaisme tata kelola penanganan dan pencegahan Covid , termasuk masalah transparansi anggaran, antara eksekutif - DPRD hrus jalan scr koordinatif. Ini dewan harus tahu seluk beluk terkait penanganan Covid di jatim," tandasnya.
Lilik juga menyebut agar pengawasan terhadap anggaran penanganan Covid-19 Pemprov Jatim sebesar Rp 2,3 T diperketat agar potensi pelanggaran bisa ditekan.
"Fungsi pengawasan anggaran, edukasi masy atas psbb. Penanganan dan pencegahan juga fungsi evaluasi (evalusi program)," tambahnya.
- HUT Korpri ke 50, Khofifah Ajak ASN Tinggalkan Era Birokrasi Priyayi
- Soroti Pernyataan Luhut, Demokrat: Dulu Megawati Tidak Cuma Mengkritik SBY, Juga Kerahkan Demo
- Bos Telkom Menjawab Soal Investasi Rp 6,3 triliun ke GoTo
