Sebuah foto bandara Soekarno-Hatta terkini menjadi viral. Pasalnya, bandara Soekarno-Hatta dipenuh sesak penumpang seperti layaknya pasar tradisional.
- Tindaklanjuti Perpanjangan PPKM Darurat, Ini Sejumlah Langkah Preventif Wali Kota Eri
- UU IKN Banjir Penolakan, Pengamat Sebut Sudah "Cacat" Bawaan Sejak Lahir
- Pilih Tunggu Surat Presiden, PPP Tak Jagokan Sosok Pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
Analis politik dan kebijakan publik Miftahul Adib mangatakan, kondisi Bandara Soetta yang mirip pasar itu membuktikan Angkasa Pura II tidak memiliki rencana menghadapi relaksasi Surat Edaran (SE) Menhub yang membuka kembali operasi semua moda transportasi pada 7 Mei 2020 yang lalu.
“Harusnya cukup waktu untuk menyiapkan sistem dan mekanisme mengantisipasi lonjakan penumpang udara. Nah ini gagal dilakukan. Padahal bandara kondisinya sepi, contohnya banyak tenant atau resto yang kosong tak beroperasi, kenapa itu tak dipakai, biar tak ada kerumunan,” kata Adib dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (16/5).
Adib mencatat, setidaknya sudah dua kali Angkasa Pura II gagal menterjemahkan kebijakan Kementrian Perhubungan terkait relaksasi moda transportasi umum.
Yang pertama, mengistimewakan WNA yang masuk ke Indonesia tanpa tes virus corona berbasis PCR dan tanpa karantina. Sementara hal sebaliknya bagi WNI yang baru datang dari luar negeri wajib tes dan menjalani karantina.
“Dirut Angkasa Pura II tak paham upaya pemerintah dalam menekan Covid-19. Kok gampang percaya kalo PCR WNA itu valid? harusnya dites semua siapa orang yang masuk ke Indonesia,” pungkas Adib.
Untuk itu menurut Adib adalah hal yang wajar jika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi atau mencopot Dirut Angkasa Pura II lantaran gagal dalam berbagai pelaksaan teknis relaksasi moda transportasi.
“Menhub harus mendesak Meneg BUMN mencopot Dirut Angkasa Pura II. Sudah jelas gagal memberi privillage WNA tanpa tes dan gagal memahami surat edaran soal relaksasi transportasi udara. Akhirnya PSBB dilanggar, tanpa sosial diatancing dan physical distancing,” pungkasnya.
.
- Doa Bersama dan Ziarah, Relawan Ingin Eri-Armudji Menang Secara Elegan
- Wacana Penundaan Pemilu Oleh Ketua MPR, TB Hasanudin: Melanggar Konstitusi
- Milenial Terancam Sulit Punya Rumah, Komisi XI Dorong Pemerintah Susun Skema KPR Bersubsidi
