Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mengapresiasi atas kinerja Pemprov Jatim atas keberhasilannya meraih serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.
- Front Anti Dominasi Asing Unjukrasa di Kedubes China, Desak Hentikan Provokasi Kedaulatan di Laut Natuna Utara
- Harta Sofyan Djalil Naik Rp 23,2 Miliar Selama Jabat Menteri ATR/BPN
- NasDem Dorong RUU Pendidikan Kedokteran
Hal ini disampaikan Kodrat Sunyoto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI di ruang sidang paripurna, Kamis (18/6).
BPK RI memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Jatim tahun 2019. Keberhasilan ini, kata Kodrat, Pemprov berhasil mendapatkan dan meraih serta mempertahankan opini WTP untuk sembilan kalinya.
"Ini menunjukkan bahwa komitmen dan upaya nyata baik dari DPRD Jatim dan pihak manajemen Pemprov Jatim untuk terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan dengan menjalankan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan benar," terang Kodrat yang juga Anggota Komisi E ini.
Meski penyampaian dari Anggota V BPK RI Prof Bahrullah Akbar secara virtual, lanjut Kodrat proses penghargaan tersebut berjalan sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
"Kami terus berharap Pemprov Jatim mempertahankan atas raihan Opini WTP ini. Jangan sampai lengah dan kendor dalam mengelola keuangan," harapnya.
Semetara, Anggota V BPK RI Prof Bahrullah Akbar menyampaikan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK. Disamping itu, sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan pasal 17 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK.
Hal ini, kata dia, untuk menjelaskan LHP BPK yang telah diperiksa kepada DPRD dan Gubernur selanjutnya diajukan sebagai Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003.
"Perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan oleh entitas dalam laporan keuangan dengan didasari atas kesesuaian standar," bebernya.
Sementara, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan, hal ini diberikan dengan pelbagai kualifikasi dengan sistem pengendalian internal. Baik material pos keuangan secara keseluruhan laporan keuangan Pemprov Jatim tercatat sesuai standar.
"Semua berjalan atas pengawasan sangat berkualitas DPRD Jatim. Baik publik hearing maupun lewat kunjungan kerjanya. Kebersamaan ini menjadi bagian sangat penting. Agar proses pelakasanaan rupiah demi rupiah APBD akan terkawal dan terus kita tingkatkan. Tidak sekadar penggunaannya tapi produktivitas melalui APBD Pemprov Jatim," katanya.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini melanjutkan, pihaknya ingin menyamlaikan bahwa saat ini perlu melihat kembali atas raihan WTP tahun anggaran 2019 tidak lepas kerja keras Pemprov Jatim.
"Makin hari makin bisa ditingkatkan kualitas pengabdiannya. Terutama pengelolaan keuangan," pungkasnya.
- Warga Jakarta Tak Perlu Panik, Anies Pastikan Penanganan Banjir Ibu Kota Bisa Selesai 6 Jam
- Berdasarkan Survei, Sandiaga Sosok Capres Paling Digemari Perempuan
- Buruh Tolak PHK Besar-Besaran di Balik Ancaman Resesi
