Ashari: Bansos Covid-19 Pemprov Jatim Kepada Sopir Angkutan Umum Salah Sasaran

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mohammad Ashari menuding bahwa bantuan Covid-19 yang dijanjikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada para sopir angkutan umum sebesar Rp 600 ribu perbulan saat pandemi Covid-19, salah sasaran. Menurut dia, karena penyalurannya tidak tepat, hingga saat ini ribuan sopir angkutan umum di Jatim belum tersentuh bantuan sosial Covid-19.


"Ini permasalahan yang sangat serius menunjukkan ada mekanisme yang salah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim," katanya di kantor DPRD Jatim beberapa waktu lalu.

Menurut Ashari, sopir angkutan umum adalah profesi yang secara langsung terkena dampak Covid-19 karena mereka berhenti beroperasi. Seharusnya, bantuan tersebut diberikan kepada para sopir melakui Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim yang sejak awal mendata mereka.

"Kenapa saya saya katakan salah sasaran. Uang itu turun ke kabupaten/kota tapi lewat leading sektor dinas sosial. Padahal bantuan itu sudah turun melalui leading sektor dishub yang mendata mereka," tandasnya politisi Partai Nasdem itu.

Dijelaskan Ashari, selama ini, bantuan tersebut turun melalui turun melalui kabupaten/kota. Penyaluran bantuan itu diberikan kepada Dinas Sosial (Dinsos) setempat dan pendataanya diserahkan kepada RT dan berbasis desa, sehingga para sopir yang dibawah naungan Organisasi Angkutan Daerah (Organda) mendapatkan bantuan itu.

Dikatakan Ashari, pihaknya akan mengundang Satgas Covid-19 Pemprov Jatim untuk mengetahui duduk persoalan masalah tersebut. Dia berharap agar Pemprov Jatim memenuhi janjinya untuk memberikan bantuan kepada para sopir angkot itu, sesuai dengan surat yang dikirimkan beberapa waktu lalu.

"Sampai saat ini tidak ada para sopir yang menerima padahal bantuan sudah turun. Kami akan mengundang lagi tim Covid-19 untuk mengembalikan sesuai rapat gubernur dan tim Covid-19 agar mengembalikan asal muasal bantuan tersebut," pungkasnya.

Sejumlah sopir angkot dari berbagai aliansi mendatangi DPRD Jawa Timur, Kamis (25/6/2020). Mereka mempertanyakan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak Covid-19 dari Gubernur Jatim yang kunjung sampai ke tangan mereka.

Sekadar diketahui, puluhan perwakilan sopir dari seluruh daerah di Jawa Timur, mereka mendatangi DPRD Jatim yang langsung oleh Komisi D DPRD Jawa Timur. Para sopir tersebut hadir bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Timur beserta Serikat Sopir Indonesia (SSI).

“Kehadiran kami bersama serikat sopir menindaklanjuti program dari Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Yakni, soal pemberian bantuan kepada para sopir angkot sebagai terdampak Covid-19,” kata Firmansyah, Wakil Ketua DPD Organda Jatim ketika ditemui seusai pertemuan.

Pertemuan antara Organda dengan Gubernur Jatim tersebut berlangsung 5 April lalu. Pada pertemuan itu, pemerintah provinsi menyiapkan bantuan berupa uang sebesar Rp600 ribu tiap bulan, beras dan telur.

“Kenapa kok telur? Saat itu, Ibu Gubernur menyebut Jatim surplus telur,” kata Firman usai menggelar pertemuan dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi D, M Ashari.

Pada pertemuan dengan Gubernur lalu, Pemrov melalui Dinas Perhubungan sempat meminta data sopir dari Organda yang akan diberi bantuan.

“Data yang kami siapkan, ada 13 ribu sopir yang harusnya mendapatkan bantuan tersebut,” kata Firmansyah.

Firmansyah berharap DPRD Jatim dapat menjembatani para sopir dengan dinas terkait. Termasuk, untuk segera mendapatkan bantuan.