RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat seperti; Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), purnawirawan TNI Polri, akademisi dan elemen masyarakat lainnya.
- Adies Kadir hingga Bambang DH Diprediksi Masuk Dalam 10 Caleg Lolos DPR RI dari Dapil Jatim 1 di Pemilu 2024
- Tutup Pintu Ganjar jadi Cawapres untuk Prabowo, Gerindra Pastikan Komunikasi dengan PDIP Tetap Baik
- Sudah Merasa Mantab dan Yakin, Demokrat Kota Probolinggo Deklarasikan Anies Baswedan Sebagai Capres 2024
Karena berujung kegaduhan, maka pembahasan RUU HIP tersebut sudah seharusnya dihentikan.
Selain itu, RUU HIP dianggap mengarah pada upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Atas dasar itu, Gerakan Daulat Bumi Putera mendesak DPR untuk segera mencabut dan tidak lagi membahas RUU HIP.
"Mendesak DPR RI segera mencabut RUU HIP untuk dibatalkan dan mendesak pemerintah menolak pembahasan RUU HIP," tegas Sekretaris Jenderal Gerakan Daulat Bumi Putera, Ridwan Umar dalam keterangannya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (26/6).
Ridwan Umar juga berharap aparat kepolisian dalam hal ini Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memeriksa pihak-pihak yang dianggap erat kaitannya dengan RUU HIP tersebut. Mulai dari Panitia Kerja (Panja) RUU HIP di DPR hingga partai politik yang menjadi inisiator RUU kontroversial tersebut.
"Menurut kami, para pihak tersebut di atas diduga kuat berpotensi melakukan makar dengan coba mengubah dasar negara Pancasila," pungkasnya.
- Jalan Tol Dinamai Putra Mahkota Abu Dhabi, Komisi V: Presiden Jokowi Ingin Berikan Penghargaan
- Soal Indikasi Kecurangan, BW: Kita Tidak Ingin Pemilu Terburuk Tahun Lalu Terjadi Lagi
- Surya Paloh Ingin Jokowi 3 Periode, Ketua PKS: Jangan Punya Pikiran Ubah Aturan 2 Periode