Keputusan MA terkait permohonan keberatan hak uji materil terhadap perhitungan suara Pilpres yang memenangkan Jokowi oleh Rahmawati Cs justru semakin mempertegas kemenangan Jokowi-Amin.
- Tiga Kemungkinan Langkah Kubu Moeldoko Usai Ditolak Pemerintah
- Kemenag Bantah Keberangkatan Haji Terkendala Gara-gara Nunggak Akomodasi di Mekkah
- Pemerintah Bentuk Tim Untuk Membedah UU ITE
Diakui Dedy Mawardi, Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, putusan MA itu menaikkan adrenalin untuk mendelegitimasi Jokowi-Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian keputusan MA itu justru semakin memperkuat Jokowi-Amin.
"Putusan MA No. 44 P/HUM /2019 itu tidak bisa digunakan untuk mendeligitimasi kemenangan Jokowi-Amin dalam pilpres 2019, bahkan semakin mempertegas kemenangan pasangan Jokowi-Amin karena Keputusan KPU-RI Nomor 1185/PL.02.9-KPT/06/KPU/VI/2019 tentang Penetapan Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2019, tidak lagi didasarkan pada PKPU 5/2019, melainkan didasarkan langsung pada Konstitusi dan UU 7/2017," ungkap Dedy di Surabaya, Rabu, (8/7).
Menurut Dedy permohonan hak uji materiil tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan mengabulkan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5/2019 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Oleh karena Pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5/2019 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pengaturan tentang pemenang pemilihan presiden dikembalikan pada norma Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu.
"Pasal 416 UU 7/2017 menyatakan: Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia," terangnya.
"Bahwa oleh karena pasangan Jokowi-Amin telah memperoleh 85.607.363 sama dengan 55,50%, dan pasangan jokowi-amin telah memperoleh suara lebih dari 20% di 32 dari 34 Propinsi di Indonesia, bahkan jika dikaji lebih dalam pasangan jokowi-amin mendapatkan suara diatas 50 persen di 21 propinsi di Indonesia.
Dengan demikian, kemenangan pasangan jokowi-amin sangat memenuhi ketentuan Pasal 416 ayat 1 UU 7/2017," imbuhnya.
Diketahui Mahkamah Agung (MA) Jumat, (3/7/2020) mempublikasikan putusan No 44/HUM/2019 perkara permohonan keberatan hak uji materiil yang dilayangkan Rahmawati dkk terhadap perhitungan suara Pilpres yang memenangkan Jokowi.
Mahkamah Agung mempublikasi jauh sejak keputusan tersebut dikeluarkan pada 28 Otokber 2019 tahun lalu.
- Generasi Z dan Milenial Kunci Kemenangan Prabowo-Gibran
- Tolak jadi Cawapres Ganjar, Prabowo: Partai Saya Kuat Sekarang
- Heboh Video Pengurus PAC Gerindra Dukung Paslon Yusuf-Riza Saat Konsolidasi Pemenangan Ipuk-Sugirah
