Kontroversi yang ditimbulkan oleh Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana telah berakhir.
- Jaksa Agung Groundbreaking RSU Adhyaksa Mojokerto
- Jaksa Agung Tunda Pemeriksaan Capres-Cawapres Selama Tahapan Pemilu, Ini Alasannya
- Jaksa Agung: Jangan Tangani Kasus Korupsi Berlama-Lama Tanpa Ada Kepastian Hukum
Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang disahkan pada Kamis lalu (6/8) hanya berumur 5 hari saja.
Ya, kontroversi yang ditimbulkan oleh Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana, telah berakhir.
Pasalnya, pada Selasa (11/8) pedoman yang sempat menuai kritikan, disharmoni antarlembaga penegak hukum, menimbulkan pro kontra, serta jadi multi tafsir, resmi dicabut Jaksa Agung, ST Burhanuddin.
Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra menilai payung untuk Pedoman tersebut sudah ada jauh sebelumnya. Menurutnya, Jaksa Agung peka dengan masalah yang ada.
"Ini menunjukkan Jaksa Agung peka terhadap keresahan dan rasa keadilan masyarakat dan memilih mencabut kebijakannya tersebut," terang Azmi Syahputra melalui keterangannya dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/8).
Ditambahkan Azmi Syahputra, dalam Undang-undang Kejaksaaan yang dimuat dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan: "Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung".
"Jadi jelas perlindungan jaksa sudah diatur Undang-undang, dan klausula ini yang menjadi rujukan dalam pembuatan Pedoman No 7/2020 tersebut untuk lebih rinci dan guna menterjemahkan secara teknis apa yang dikehendaki dari perintah Undang-undang dimaksud," jelas Azmi Syahputra.
"Hanya saja momentumnya saat ini kurang pas, karena institusi kejaksaan sedang mendapat perhatian publik terkait perilaku oknum jaksa yang diduga melakukan hal yang bertentangan dengan kewajibannya. Apalagi ia bertugas di kejaksaan agung yang harus jadi contoh teladan yang segala tindakannya harus berdasarkan hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya,” imbuhnya.
Azmi Syahputra menambahkan, pedoman tersebut sebenarnya dalam implementasi hak profesi tertentu yang diberikan previlese seperti hukum disiplin atau kode etik. Jadi akan melekat bila seorang penegak hukum sedang menjalankan tugas pada kewenangan profesinya.
Namun bila tidak dalam melaksanakan tugas dan kewenangan profesinya, semestinya tidak perlu izin dari lembaga profesinya.
Nah, dikatakan Azmi Syahputra, untuk oknum Jaksa PSM, jelas ia bukan sedang menjalankan tugas profesinya sebagai jaksa.
Oleh sebab itu ketika hasil pemeriksaan oleh pengawasan yang kemudian diserahkan kepada Jam Pidsus, diketahui dan ditemukan ada bukti permulaan sehingga hasil pemeriksaan pengawas tersebut kini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan.
"Ini hanya menanti dan tinggal menunggu pengumuman saja statusnya akan ditingkatkan jadi tersangka. Yang jelas sudah ada keberanian pimpinan dari Jaksa Agung untuk tegas mempidsuskan yang bersangkutan bukan sekadar perkara pidana umum saja. Ini yang perlu jadi atensi dan perlu dikawal oleh publik," demikian Azmi Syahputra.
- Jaksa Agung Groundbreaking RSU Adhyaksa Mojokerto
- Jaksa Agung Tunda Pemeriksaan Capres-Cawapres Selama Tahapan Pemilu, Ini Alasannya
- Jaksa Agung: Jangan Tangani Kasus Korupsi Berlama-Lama Tanpa Ada Kepastian Hukum
