Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Banyuwangi. Selain menuntut transparansi, massa aksi menganggap, besaran anggaran penanganan Covid-19 tidak dapat meminimalisir kasus positif.
- Aktivis ’98 : Kami Minta Gatot Nurmantyo Berhenti Dalangi Aksi
- Kemarin, 400 Personil Gabungan Disiagakan
- Unras Omnibus Law, Ketua DPRD Jombang Ikut Menolak
"Kami menuntut adanya transparansi. Anggaran sebesar itu dialokasikan ke mana saja. Di banner hanya ada info tentang penghargaan yang tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat," kata penanggung jawab aksi, Achmad Faisal Hikam Hamdani, dikutip Kantor RMOLJatim, Kamis (8/10).
Fakta di lapangan, justru muncul klaster-klaster baru seperti klaster perkantoran dan rumahtangga, sehingga jumlah kasus terkonfirmasi positif bertambah.
Achmad mengatakan, berdasarkan hasil kajian internal PC PMII Banyuwangi Selatan terkait anggaran Covid-19 sekitar Rp 103 miliar. Anggaran sebesar itu, kata dia, tidak jelas peruntukannya.
Apalagi, program 1 juta masker yang pernah dicanangkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Hikam menyebut, jika banyak masyarakat di desa-desa yang tidak kebagian bantuan masker.
"Fakta di lapangan pembagian masker itu tidak tepat sasaran. Banyak warga di desa-desa yang tidak mendapat bantuan masker. Masyarakat di desa justru banyak yang membeli sendiri," paparnya.
Hikam yang juga Ketua Umum PC PMII Banyuwangi Selatan itu mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. 
- Halal Bihalal Bersama Para ASN, Bupati Ipuk Minta Kebaikan Ramadan dalam Bekerja
- Banyuwangi Raih Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik di Jawa Timur
- Buka Bersama Petani, Bupati Ipuk Canangkan Program Penanganan Kemiskinan Baru
