Selama pandemi Covid-19 yang hampir memasuki 7-8 bulan seluruh anak didik mulai tingkat SD hingga SLTA mengikuti pendidikan melalui daring.
- Komitmen Kepala Baru Puskesmas Teguhan Ngawi Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
- Posyandu Alfamart di kabupaten Ngawi Disambut Antusias Ibu dan Balita
- Forum Kiai Kampung Ngawi Tolak Hak Angket
Tentunya sangat merugikan anak didik itu sendiri jika pemerintah tidak memberikan solusi yang tepat.
Menyikapi persoalan tersebut, Gunadi Ash Cidiq, Sekretaris Komisi II DPRD Ngawi pun angkat bicara. Pihaknya meminta pendidikan sistim tatap muka khususnya anak-anak didik setingkat SD segera digelar. Dari hasil kajian di lapangan, pada umumnya sepakat dan meminta Pemkab Ngawi menggelar kembali pendidikan tatap muka daripada daring.
"Saya sudah mengamati langsung ke lapangan, mereka pada orang tua murid demikian juga sahabat dari guru dan kepala sekolah meminta dengan sangat pendidikan tatap muka segera dilakukan. Tentu sekali lagi dengan penyesuaian protokol kesehatan," ungkap Gunadi, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin, (19/10).
Ia menambahkan, sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi menunda atau memperpanjang pendidikan via daring, mengingat kapan berakhirnya masa pandemi Covid-19 juga tidak diketahui sama sekali.
Ia menyarankan, pendidikan tatap muka bisa dilakukan secara bergilir mengingat setiap sekolah setingkat SD rata-rata memiliki 6 ruang kelas.
Dan per kelasnya bisa digilir melibatkan guru pendidik. Misalkan, kelas satu dengan jumlah 20 murid bisa ditempatkan di 6 ruang kelas dengan melibatkan 1 tenaga didik.
"Seminggu sekali sesuai kelasnya para murid akan dibimbing langsung oleh guru. Sehingga sudah tidak ada lagi problem paket data, jaringan selular serta trouble handphone," bebernya.
Lebih pentingnya lagi, lanjut Gunadi legislator dari PAN itu, setiap anak didik memerlukan sentuhan kasih sayang dari guru. Dan tentunya motivasi dari guru ke murid sama sekali tidak bisa di daringkan.
Kemudian menurut Gunadi, penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sangat bisa dilakukan meskipun proses pendidikan tatap muka.
Misalkan, keberadaan sekolah harus dilengkapi hand sanitizer/cuci tangan, pemakaian masker dan sebagainya serta terpenting lagi guru memastikan setiap murid sudah memenuhi protokol kesehatan. Termasuk penerapan physical distancing atau jaga jarak ketika mengikuti proses belajar mengajar di ruang kelas. Dengan perhitungan setiap kelas bisa di isi antara 4-5 anak didik.
"Dan untuk lebih meyakinkan lagi si pendidik dalam hal ini guru, dilakukan rapid test terlebih dahulu secara berkala. Apalagi sekarang ini biaya rapid kan terjangkau. Diketahui juga kenapa pendidikan SD segera dibuka karena anak-anak ini sangat perlu pendidikan dasar kalau setingkat SMP dan SLTA saya yakin sudah bisa berjalan," lanjut Gunadi.
Terpisah dari fakta lapangan menyebutkan, hampir mayoritas wali murid sangat keberatan apabila pendidikan daring terus berlangsung. Seperti realita di MI PSM Sulursewu, masuk Desa Teguhan, Kecamatan Paron, Ngawi. Menurut salah satu wali murid pendidikan daring dengan alasan Covid-19 bisa dikaji ulang.
"Kenapa pasar, tempat hiburan dan pusat perbelanjaan dibuka sedangkan sekolah yang peserta didiknya jelas domisilinya masih dilarang belajar tatap muka. Kalau khawatir terjadi penularan virus corona pemerintah harus membuat satu percontohan misalkan sekolah dasar A dimasukan selama sepekan kira-kira ada kasus Covid-19 tidak," tegas Purwanto salah satu wali murid. 
- Komitmen Kepala Baru Puskesmas Teguhan Ngawi Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
- Posyandu Alfamart di kabupaten Ngawi Disambut Antusias Ibu dan Balita
- Forum Kiai Kampung Ngawi Tolak Hak Angket
