Kasus Oknum Satpol PP Banyuwangi Blak-blakan Kampanye, Dilimpahkan ke Komisi ASN

Pelapor dugaan pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu Banyuwangi/RMOLJatim
Pelapor dugaan pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu Banyuwangi/RMOLJatim

Kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dari unsur Satpol-PP di Banyuwangi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dilimpahkan kepada Komisi ASN di Jakarta.

Bawaslu Banyuwangi menilai, bahwa terlapor, MR, diduga kuat melanggar netralitas ASN dengan menyatakan dukungannya terhadap salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pada Pilkada serentak melalui WhatsApp Group (WAG).

"Pemeriksaan kita lakukan bersama Gakkumdu, mengingat dugaan pelanggaran yang dilaporkan ada unsur pidana pemilu," kata Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu, Joyo Adi Kusumo,  dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (27/10).

Bawaslu Banyuwangi, kata dia, telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Baik terhadap pelapor dan terlapor hingga beberapa pihak yang terkait lainnya bersama Gakkumdu. Dari pemeriksaan itu serta bukti-bukti yang ada tidak memenuhi unsur pidana pemilu. 

"Unsur pidananya tidak masuk. Namun diduga kuat, terlapor telah melanggar Undang-undang lainnya terkait netralitas ASN," tegasnya.

Setelah melakukan pleno penanganan pelanggaran bersama Gakkumdu, Bawaslu memutuskan untuk melimpahkan kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi ASN. 

"Sesuai regulasi yang ada, penanganan pelanggaran netralitas ASN ada di tangan K-ASN. Sudah kita teruskan. Kita tunggu hasil kajian dan keputusan K-ASN seperti apa," papar Joyo.

Selain itu, Gakkumdu juga menangani, dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan pejabat Bakesbangpol Banyuwangi. Namun tidak dapat diregister. Lantaran, syarat formil dan materiil dari pelapor kurang lengkap.

"Kita sudah memberikan waktu kepada pelapor untuk melakukan perbaikan berkas. Namun sampai batas akhir, pelapor tidak juga melengkapi. Akhirnya tidak kita register sebagai dugaan pelanggaran," pungkasnya.