Pemerintah Klaim Jalan di Ngawi Kondisi Baik 82 Persen

Dwi Miyatno Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPR Ngawi
Dwi Miyatno Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPR Ngawi

Pihak pemerintah daerah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menjelaskan, upaya perbaikan akan kondisi jalan terus dilakukan secara bertahap. Dwi Miyatno Kabid Perawatan Jalan dan Jembatan DPUPR Ngawi  mengklaim, dari 744.171 kilometer total panjang jalan milik pemerintah daerah hingga akhir tahun ini menyisakan 18 persen perlu sentuhan rehabilitasi. 


"Sesuai survei kondisi sampai akhir tahun ini kondisi jalan yang baik sudah mencapai 82 persen. Sisanya dilakukan perbaikan atau realisasi baru secara bertahap menyesuaikan anggaran," terang Dwi Miyatno kepada Kantor Berita RMOL Jatim, Minggu, (22/11).

Mengenai hasil survei kondisi jalan yang dilakukan, jelasnya, sebagai dasar usulan atau penyusunan melalui DAK 2021 mendatang. Hanya saja antara November-Desember 2020 ini difokuskan pada pemeliharaan jalan kategori berkala bersumber dari anggaran tambahan DED. Sedangkan peningkatan kualitas jalan berupa rigid beton (rigid pavement) baru mencapai 23 persen atau 170 kilometer.

"Kalau rigid beton itu merupakan prioritas kedepan mengingat pembiayaannya cukup tinggi. Namun sudah kita lakukan dan capaianya baru 23 persen dan itu bisa terlaksana sesuai skala prioritas," ungkap Dwi Miyatno.

Dilihat dari teknis dan standarisasi konstruksi rigid beton kata Hadi Suroso Kepala DPUPR Ngawi, memang membutuhkan budget besar. Dengan hitungan sesuai volumenya setiap 1 kilometer jalan dengan lebar mencapai 4-5 meter biaya yang diperlukan sekitar Rp 4 miliar.

Jika besaran biaya itu dikalkulasi dengan target pengerasan jalan melalui rigid beton yang digadang pemerintah daerah sesuai total panjang jalan yang dimiliki maka kisaranya mencapai Rp 1,6 triliun. Kata Suroso, hal itu tetap bisa dilakukan namun tetap berjangka waktu sekitar lima tahun.