Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait sikap politisi Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin Covid-19.
- Kader NasDem Disarankan Keluar dari Kabinet, Jokowi Bisa Bernasib Seperti Soeharto
- Mau Jadi Gubernur Sampai Presiden Nyatanya Belum Mampu Atasi Banjir
- "Ndasmu Etik”, Cak Imin: Jangan Remehkan Etika
Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pernyataan Ribka yang duduk di Komisi IX DPR RI perlu dilihat secara menyeluruh. Dijelaskan, yang disampaikan Ribka adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
“Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/1).
Ia pun mencontohkan praktik yang dianggap membeda-bedakan seperti halnya tes PCR. Bila masyarakat bersedia membayar harga tinggi, maka hasil PCR bisa diketahui dengan cepat. Sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar.
"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," sambungnya.
Di sisi lain, ia menegaskan sikap politik PDIP mendukung program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-Maruf dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Sebagai partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas gotong royong, kata Hasto, seluruh tiga pilar partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan AD/ART, sikap politik, dan program perjuangan partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.
“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut, sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," tandasnya. 
- Prabowo Ingin Setiap Kabupaten di Indonesia Punya Rumah Sakit TNI Modern
- Istri Munir Ragu Negara Masih Berkomitmen Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
- Sempat Terseok-seok, Pasangan Perseorangan Akhirnya Lolos di Pilkada Malang
