Komisi D DPRD Jawa Timur melakukan sidak di Terminal Brawijaya, Banyuwangi. Sidak tersebut dilakukan usai mendapatkan alokasi anggaran dari Pemprov Jatim yang cukup besar untuk menjadi terminal pariwisata, sekitar Rp 2,4 triliun.
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
- Nelayan Banyuwangi Terima 2 Kapal Ikan Rampasan Illegal Fishing dari KKP
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hermanto mengatakan, untuk pengembangan terminal itu, pemerintah provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40 Miliar. Tahun ini, anggaran yang akan dikucurkan senilai Rp 2,4 triliun.
"Agenda Komisi D DPRD Jawa Timur dalam rangka pembangunan terminal tipe B, Terminal Brawijaya yang rencananya akan menjadi terminal pariwisata. Terminal di Banyuwangi ini mendapat porsi lebih besar dari terminal lainnya. Makanya kita melakukan sidak," kata Hermanto, Seperti dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (19/1).
"Terminal Brawijaya ini menjadi pintu masuk pariwisata Jawa Timur termasuk menjadi penunjang. Itu grand desainnya," imbuh mantan Ketua DPRD Banyuwangi itu.
Demi pengembangan menjadi terminal pariwisata itu, alokasi anggaran yang akan dikucurkan nilainya mencapai Rp 40 miliar.
"Ini belum multiyears, tapi tahun 2021 Pemprov Jatim mengalokasikannya segitu. Kami sidak ini ingin tahu anggaran Rp 2,4 Miliar untuk membangun apa," jelasnya.
Dana yang dialokasikan Pemprov Jatim untuk merubah tampilan Terminal Brawijaya terbilang besar. Angkanya mengalahkan semua terminal lain di Jawa Timur yang hanya diberi alokasi anggaran Rp 200 juta pada tahun ini.
"Kemarin sempat terjadi perdebatan di internal komisi kami. Ternyata anggaran sebesar itu disesuaikan, peruntukkan dan kebutuhan karena Banyuwangi dianggap menjadi pintu gerbang pariwisata di Jatim. Grand desainnya, ke depan Terminal Brawijaya akan dijadikan terminal pariwisata," tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Walaupun dananya telah siap, ternyata master plan proyek terminal ini belum jelas. Bisa jadi, kata Hermanto, bentuk bangunannya di lantai tiga yang salah satu bangunannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga ada fungsi layanan dan operasionalnya.
"Ini masih dalam tahap kajian, bentuknya bagaimana masih belum jelas. Tapi yang jelas untuk tahun anggaran 2021 dapat alokasi anggaran Rp 2,4 Miliar," pungkasnya.
- Pilkada 2024, 100 Kiai Banyuwangi Deklarasi Dukung Gus Munib Calon Bupati
- Pelayanan Publik Banyuwangi Meraih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
- Nelayan Banyuwangi Terima 2 Kapal Ikan Rampasan Illegal Fishing dari KKP
