Gerakan nasional wakaf uang yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo menuai beragam tanggapan dari publik.
- Pinjol Ilegal Meresahkan Jokowi, PDIP Dorong Perluasan Literasi Keuangan Digital oleh OJK
- Pilkada 2024, KPU Bondowoso Ajukan Anggaran Rp 80 Milyar
- Popularitas Caleg Artis PAN Buktikan Perannya Menangkan Prabowo Gibran
Beberapa pihak menilai gerakan tersebut sebagai langkah modern pemerintah untuk memperluas pelaksanaan wakaf. Namun tak dipungkiri gerakan yang diresmikan pada Senin kemarin (25/1) ini juga turut ditanggapi negatif.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, wakaf uang sejatinya akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan sosial dan membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
"Dana wakaf diharapkan membantu meringankan beban masyarakat dan membantu mempertahankan lapangan pekerjaan mereka," jelas Sandiaga Uno.
Kendati demikian, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule memiliki perspektif lain dalam melihat gerakan yang diresmikan Presiden Jokowi dan didampingi Wakil Presiden Maruf Amin tersebut.
Ia berpandangan, gerakan wakaf yang terus disosialisasikan kepada masyarakat itu seakan menunjukkan lemahnya kemampuan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Padahal hal tersebut sudah jelas tertuang dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
"Ajakan (wakaf uang) mulia, dan sekaligus mengungkap negara telah bangkrut?" kata Iwan Sumule, Selasa (26/1).
Saat meresmikan gerakan nasional wakaf uang, Presiden Joko Widodo menyebut aset wakaf setiap tahunnya mencapai Rp 2 ribu triliun. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.
Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang diketuai Maruf Amin dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Peresmian gerakan nasional wakaf uang ini juga menjadi tonggak pembenahan pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama wakaf benda bergerak.
- ProDem Sesalkan Politisi Senior PDIP yang Plin-plan Soal Presiden Tiga Periode
- Ganjar, Antara Mimpi Jadi Capres dan Kasus Korupsi Bank Jateng
- Ketum ProDEM: Reformasi Diselewengkan, Oligarki Merampok Demokrasi