ProDEM: AHY Sebut Saja Nama Pelaku Gerakan Kudeta Demokrat  

Danu Budiyono/ist
Danu Budiyono/ist

Gerakan kudeta yang akan dilakukan sejumlah kader dan orang-orang yang diduga berasal dari lingkaran istana terhadap kepemimpinan Partai Demokrat, dinilai penuh tanda tanya. 


Menurut Koordinator ProDEM (Pro Demokrasi) Banyuwangi, Danu Budiyono, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum transparan menyebutkan pelaku gerakan kudeta. 

"Ya sesuai pidato Ketum Partai Demokrat beberapa waktu lalu, (kudeta) masih tanda tanya. 

Siapa yang dimaksud pelaku gerakan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat. AHY harus menyebutkan nama," terang Danu saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJatim, Senin (1/2).

Dikatakan Danu, jika memang  gerakan itu bertujuan melengserkan Ketum Partai Demokrat, maka jelas itu merupakan perbuatan inkonstitusional. 

Danu berkeyakinan, gerakan kudeta tersebut akan semakin menguatkan konsolidasi Partai Demokrat menuju Pemilu 2024.

"Tentu seluruh kader Partai Demokrat tidak akan tinggal diam. Saya rasa seluruh kader partai akan mendukung langkah Ketua Umumnya dalam rangka mempertahankan panji Partai Demokrat dengan segala upaya. Ini terlihat dari dukungan para kader maupun simpatisan Partai Demokrat di sosial media," tandasnya. 

Danu menjelaskan, adanya rencana  kudeta oleh sejumlah orang dari internal partai maupun eksternal, bisa jadi diladasi kepentingan politik jangka panjang, yakni Pilpres 2024 atau jangka pendek terkait RUU Pemilu yang sedang ramai dibahas.

"Kalau benar (kudeta), pasti soal Pilpres 2024 atau RUU Pemilu.  Dan mungkin juga karena sikap Partai Demokrat yang akhir-akhir ini sangat keras mengkritik kebijakan pemerintahan," sebut Danu.

Lebih lanjut Danu, gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai secara paksa tentu akan menjadi ancaman kedaulatan dan eksistensi terhadap partai.

"Terlepas dari itu semua benar atau tidak, saya menilai pidato AHY tadi adalah mensolidkan kader Demokrat di seluruh Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya AHY menyebut, 10 hari lalu, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politi koleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

Pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non kader partai, AHY menyebut, ada seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo.