Pemkab Banyuwangi Minta Nama Persatuan Dukun Nusantara Diganti

Forum Tabayyun usai membahas nama Persatuan Dukun Nusantara di Kantor Disbudpar Banyuwangi/RMOLJatim
Forum Tabayyun usai membahas nama Persatuan Dukun Nusantara di Kantor Disbudpar Banyuwangi/RMOLJatim

Pemkab Banyuwangi meminta nama Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) yang telah melakukan deklarasi pada 3 Februari lalu untuk diganti. Sebab, kata "dukun" dinilai dapat menimbulkan image atau konotasi negatif untuk kelanjutan pembangunan.


Usulan pergantian nama "dukun" itu dicetuskan dalam pertemuan antara perwakilan Perdunu, MUI Banyuwangi, Dewan Kesenian Blambangan (DKB), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan sejumlah tokoh di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Kepala Disbudpar Banyuwangi, M Yanuar Bramuda menyatakan, dalam forum tabayyun tersebut ada beberapa masukan dari berbagai pihak tentang bagaimana cara berorganisasi, bagaimana melakukan kegiatan festival, termasuk tentang bagaimana menelaah kaidah-kaidah nama dukun yang menjadi hasanah "tidak baik" yang disematkan dalam nama Perdunu.

"Yang kemarin mendeklarasikan akan melakukan rapat internal kembali untuk mengevaluasi nama Perdunu atas masukan-masukan yang digagas oleh berbagai pihak. Tentu ini kita tunggu dalam minggu-minggu ini, insyaallah akan ada titik temu (nama organisasi) yang terbaik," kata Bramuda seperti dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Senin (8/2).

Menurutnya, terkait polemik nama Perdunu dalam sepekan terakhir dan menjadi perhatian banyak pihak disikapi oleh Pemkab dengan mengundang para pengurus Perdunu untuk tabayyun.

"Kita tahu bahwa teman-teman punya niatan baik untuk meluruskan hal-hal yang negatif di masyarakat menjadi edukasi positif di masyarakat," katanya.

Sementara, Ketua MUI Banyuwangi, M Yamin mengatakan, makna dukun cenderung bias di masyarakat. Apalagi rencananya akan ada 'festival santet dan destinasi mistis' yang akan diselenggarakan oleh Perdunu. 

"Alhamdulilah tadi kita ada kesepahaman bahwa niat yang baik harus selaras dengan program pemerintah. Karena kata 'dukun' ini di masyarakat anggapannya cenderung negatif," paparnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Perdunu, Gus Abdullah Fatah Hasan mengaku menampung semua masukan-masukan dalam forum tabayyun itu. Selanjutnya, kata dia, akan melakukan pertemuan internal kembali bersama semua deklarator Perdunu membahas usulan terkait pergantian nama Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) Indonesia.

"Menyikapi usulan dan masukan tadi kita akan rapat terlebih dahulu bersama semua yang terlibat saat deklarasi itu. Dalam satu-dua hari kedepan kita akan sampaikan hasil rapat itu. Intinya kami sangat memahami apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah dan kami sangat apresiasi," tandas Gus Hasan.