Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus berlanjut. Di beberapa daerah, pemerintah menerapkan PPKM skala mikro alias fokus di level desa, kelurahan, RW atau RT yang terdapat kasus Covid-19.
- PPKM Dicabut, Pemerintah Didesak Antisipasi Varian Baru Corona
- Mengelola yang Tak Terduga Pasca Pencabutan PPKM
- Pengamat: Pencabutan PPKM Tidak Berdampak Besar Bagi Ekonomi
Syamsul Fathoni, dosen Institut Agama Islam Sunan Giri (Unsiri) Ponorogo membeberkan, penerapan PPKM skala mikro merupakan ide cerdas. Dirinya belum melihat dampak yang ditimbulkan, apakah akan efektif atau sebaliknya.
"Saya pikir itu (PPKM skala mikro) ide cerdas ya karena ruang permasalahan kecil diselesaikan di tempat itu juga. Istilahnya tidak gebyah uyah," terang Tony sapaan akrabnya via selular, Rabu, (10/2).
Pembatasan skala mikro, bebernya, tidak menimbulkan kebijakan yang salah arah. Tony mencontohkan, di Kabupaten Ngawi ada salah satu warganya yang berada di wilayah desa atau RT terkena Covid-19. Teknis pencegahannya cukup di lingkungan setempat artinya tidak digeneralisir seluruh Ngawi.
"Misalnya begini, satu warga Ngawi kena Covid-19 akhirnya seluruh Ngawi dilockdown justru akan mematikan ekonomi skala makro. Sebaliknya, dengan PPKM skala mikro semuanya diselesaikan di lingkup wilayah setempat," ulasnya.
Hanya saja Tony menilai, sukses tidaknya dari penerapan PPKM skala mikro sebenarnya tergantung di tangan pimpinan wilayah masing-masing. Bisa kepala desa, kepala dusun demikian juga ketua RT.
Mengapa demikian, PPKM skala mikro tidak lain program pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 untuk bisa diterapkan ke lini masyarakat terbawah. Jika pemangku wilayah menerapkan PPKM skala mikro hanya setengah hati maka hasilnya pun kurang efektif.
- Tingkatkan Kewaspadaan terhadap COVID-19 Jelang Libur Nataru, Pemkot Surabaya Ajak Masyarakat Maksimalkan Layanan Vaksinasi
- Kasus Covid Naik, Masyarakat Diminta Lengkapi Vaksin Booster
- Covid-19 Kembali Melonjak
