Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Mohd Khairuddin Aman Razali melakukan pertemuan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) 2021.
- DPD RI Minta Pemerintah Tidak Setengah Hati Penuhi Pangan Masyarakat
- Menko Airlangga Minta Pengusaha CPO Beli TBS Petani dengan Harga Wajar
- Pelarangan Ekspor CPO Siapa yang Diuntungkan, Rakyat atau Oligarki?
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah ingin memperkuat kerjasama pengembangan industri Kelapa Sawit dengan Malaysia.
Pertemuan tersebut turut hadir para pengusaha di kedua negara serta Menteri Pertanian dan Pengembangan Desa Kolombia, Rodolfo Enrique Zea Navarro; Menteri Pangan dan Pertanian Ghana, Owusu Afriyie Akoto; Menteri Pertanian Honduras, Mauricio Guevara Pinto, dan Kepson Pupita, Senior Official Papua New Guinea mewakili Menteri Pertanian.
Dalam paparannya, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Malaysia bersinergi membangun kesamaan pandangan dan kebijakan, dalam menghadapi diskriminasi atau kampanye negatif mengenai kelapa sawit.
Manurut Airlangga, hal ini penting dilakukan untuk pengembangan produk hilir Kelapa Sawit kedua negara di pasar global.
"Kedua negara harus bekerjasama secara optimal untuk meningkatkan penerimaan produk sawit di pasar dunia," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis yang dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/2).
"Sehingga pengembangan produk hilir sawit menjadi pilihan dengan memperhatikan peningkatan nilai tambah produk," sambungnya.
Dalam pertemuan ini, Airlangga juga menyampaikan apresiasi yang disampaikan pemerintah Indonesia terkait pembentukan Scientific Committee (Komite Sains) di bawah CPOPC.
Katanya, komite tersebut bertujuan menjawab kampanye negatif di berbagai negara terkait produk-produk kelapa sawit. Yakni dengan fakta atau narasi yang berbasis sains ataupun kajian ilmiah.
Seiring dengan itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga telah mengeker pengembangan produk hilir sawit berupa B30.
Sebab, program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30 persen Biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis Solar ini sudah berjalan sejak awal tahun 2020.
Namun, pasarnya di dalam negeri belum mengalami pengembangan, sementara produksinya terus mengalami pertambahan.
Karena itu, pemerintah Indonesia juga mengajak pemerintah Malaysia agar tetap menjaga keseimbangan ini, agar harga sawit di pasar dunia tetap menguntungkan.
"Berkat harga yang relatif stabil, kebijakan ini juga turut membantu kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia," demikian Airlangga Hartarto menambahkan.
- Golkar Sidoarjo Solid Dukung Airlangga Hartarto di Munas
- Coblosan Ulang di Malaysia! KPU Ganti Sistem Dengan Metode TPS
- Airlangga Yakini Prabowo Tampil Memuaskan di Debat Capres Terakhir
