Di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memang ada masalah. Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah bukan berarti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar PDIP.
- Gubernur Sulsel Nonaktif Didakwa Terima Suap Rp 2,5 Miliar Dan 150 Ribu Dolar Singapura
- Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen Terkait Perkara
- KPK Bantah Jebak Nurdin Abdullah, Semua Berdasar Bukti
Demikian disampaikan pengamat politik, Muslim Arbi menanggapi banyaknya kader PDIP yang ditangkap oleh KPK karena menyalahi kewenangannya sebagai pejabat publik.
Menurut Muslim, liberalisasi perpolitikan dan politik transaksional saat ini akan menggerus moral para kader partai.
Gerusan moral itu, kata Muslim juga menyasar pada kader PDIP yang berada di lingkaran kekuasaan ataupun yang sedang berkuasa.
"Godaan untuk lakukan tindakan tercela dengan memanfaatkan kekuasaan untuk lakukan korupsi bisa jadi karena sistem politik yang ada beri ruang untuk itu. Semua itu bisa karena politik biaya tinggi tadi itu," ujar Muslim seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/2).
KPK pun kata Muslim, diyakini memang sudah memiliki info atau data awal terkait tindakan rasuah yang dilakukan oleh Nurdin Dkk.
"Semestinya PDIP yang sedang berkuasa saat ini jangan lakukan tindakan tercela itu. Ini berbahaya. Partai penguasa tapi doyan korupsi," pungkas Muslim.
- KPK Dikabarkan OTT Pejabat Negara di Labuhanbatu
- OTT di Bondowoso, KPK Amankan 6 Orang Pejabat Negara hingga Swasta
- KPK Serahkan Mobil Sedan Milik Tersangka Afri Budi Cahyanto ke Puspom TNI
