Melalui Perpres Miras, Pemerintah membuka peluang investasi minuman beralkohol di beberapa provinsi di Indonesia.
- Pembatalan Investasi Miras Harus Jadi Momentum Perbaikan Regulasi
- MUI dan Maruf Amin Tidak Pernah Dilibatkan Dalam Pembahasan Perpres Miras
- Presiden Cabut Perpres Miras, PPP Jatim Dorong DPR RI Sahkan UU Larangan Miras
Terkait hal ini, Politisi PKS Mardani Ali Sera menyebut pelonggaran izin industri minuman beralkohol atau minuman keras bisa membahayakan generasi muda di Indonesia.
“Memang negara perlu investasi, tapi jangan yang membahayakan masa depan bangsa,” tegas Mardani lewat akun media sosialnya, Minggu (28/2).
Mardani menyampaikan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut jelas-jelas hanya mementingkan ekonomi dan investasi atau pebisnis semata.
Tapi, kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi mengabaikan aspek sosial dan keamanan.
“Dampak buruk dari minuman keras harus pemerintah pertimbangkan. Salah satunya, kita masih ingat meninggalnya Bripka CS dan warga Jepang beberapa waktu yang lalu,” tegasnya.
Mardani mengurai organisasi kesehatan dunia atau WHO pada 2016 telah menyebutkan sebuah data terkait korban meninggal di dunia akibat minuman ini lebih dari tiga juta jiwa.
Merujuk data dan keterangan dari WHO, lanjut Mardani, konsumsi alkohol menyebabkan kematian dan kecacatan relatif di awal kehidupan.
“Mengurangi kapasitas ekonomi masyarakat; 13,5 persen dari semua kematian di kalangan remaja yang berusia 20 hingga 29 tahun disebabkan oleh alkohol. Jangan menyesal di kemudian hari,” tandasnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Pembatalan Investasi Miras Harus Jadi Momentum Perbaikan Regulasi
- MUI dan Maruf Amin Tidak Pernah Dilibatkan Dalam Pembahasan Perpres Miras
- Presiden Cabut Perpres Miras, PPP Jatim Dorong DPR RI Sahkan UU Larangan Miras
