Pemerintah mau mendengarkan kritik masyarakat. Buktinya saat program vaksinasi dan perdebatan mengenai investasi minuman keras.
- Mahfud MD Sebut Keadilan Kunci Keberlangsungan Negara
- Diduga Uang di Rumah Zarof Ricar Rp 1 Triliun Adalah Titipan Hakim
- Mahfud Md Desak Kejagung Periksa Ketua PN Surabaya, Ini Alasannya
Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, semula vaksinasi hanya akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu. Kemudian kebijakan ini mendapat kritik masyarakat dan DPR yang meminta agar vaksinasi harus gratis untuk semua.
“Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, pemerintah izinkan,” ujar Menko Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (3/3).
Kemudian mengenai Perpres 10/2021 yang membuka investasi miras untuk daerah tertentu yang mendapat kritik masyarakat dan ormas Islam. Pemerintah kemudian mencabut lampiran yang memasukan miras sebagai salah satu investasi yang diperbolehkan.
“Jadi pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran. Asal rasional sebagai suara rakyat, maka pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan,” tutupnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Wabah PMK Pada Ternak Sapi di Jatim Makin Marak, Paguyuban Pedagang Desak Pemprov Tetapkan Darurat
- Mahfud MD Sebut Keadilan Kunci Keberlangsungan Negara
- Diduga Uang di Rumah Zarof Ricar Rp 1 Triliun Adalah Titipan Hakim