Pemprov Jawa Timur dan Kabupaten/kota diminta serius bantu sektor UMKM saat pandemi covid 19 belum juga mereda. Salah satunya dengan mengatur regulasi pasar untuk mengatur pertokoan modern bisa menyerap produk UMKM.
- 3 Faktor SPBE Pemkot Surabaya tahun 2023 Raih Predikat Memuaskan dari KemenPAN-RB
- Bupati Jember Tegaskan Pembahasan APBD 2022 Tepat Waktu
- Gubernur Khofifah Optimistis Mampu Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat dan Investor Masuk ke Jatim
Demikian dikatakan Anggota Komisi C DPRD Jatim,Agus Dono Wibawanto saat reses di kecamatan Junrejo, kota Batu pada Rabu (3/2).
Politisi Partai Demokrat itu menilai, selama ini pemerintah hadir di pendampingan produksi. Sementara pendampingan untuk pasar, peran pemerintah tidak maksimal.
"Tidak ada regulasi agar produksi UMKM bisa diterima pertokoan modern. Ini menjadi masalah serius, apalagi pandemi Covid-19 seperti ini," tegas Agus Dono Wibawanto, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (4/3).
Politisi Partai Demokrat Jawa Timur ini, mencontohkan keluhan masyarakat Desa Caru Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Mereka yang sebagaian pelaku UMKM mengeluhkan kurang maksimalnya kehadiran pemerintah kota.
"Persoalannya pada regulasi, dimana Pemkot Malang belum mengawal kebutuhan pasar untuk pelaku UMKM," tandas Agus Dono.
Karena itu, Agus Dono yang juga dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini, berharap peran kepala daerah bisa lebih memihak pada kepentingan pelaku UMKM.
"Kami mendorong agar kehadiran pemerintah bisa lebih maksimal," tandas Agus Dono.
Ia tidak berharap, pelaku UMKM tidak gulung tikar karena kebijakan PPKM Mikro.
"Saat ini sangat ketat, karena PPKM Mikro. Karena itu, butuh sentuhan pemerintah untuk mengawal kebutuhan pasar hasil produksi UMKM," kata Agus Dono.
- Mulai Besok, Wali Kota Surabaya Berkantor di Kelurahan
- Armudji Pastikan Semua Jajaran Pemkot Surabaya Bersinergi untuk Menstabilkan Harga saat Ramadhan
- Guna Maksimalkan APBD, Bupati Jember Minta OPD yang Kosong Diisi Plt
