Upaya mengambilalih Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3), tidak bisa dipisahkan dari istana negara.
- Beredar Surat Undangan HUT Demokrat Kubu Moeldoko, Herzaky: Ini Sungguh Memalukan
- Di Balik Gugat ke PTUN, Moeldoko Dinilai Ingin Dapatkan Tawaran Politik Dari AHY
- Gugatan Moeldoko ke Menkumham Mendegradasi Kredibilitas Presiden Jokowi
"Pak Moel (Moeldoko) itu KSP lho. Jadi sulit pisahkan tindakannya dari Presiden," kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana di akun Twitternya.
Menurutnya, Presiden Jokowi harus segera bertindak untuk mengambil keputusan tegas terkait pro kontra pengambilalihan Demokrat yang mana dilakukan oleh seorang pejabat dari lingkaran istana.
"Jadi kalau presiden diam, tidak bertindak terkait KLB, bisa dianggap merestui," jelasnya.
Di sisi lain, tindakan yang seakan membiarkan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut diobrak-abrik oleh pihak eksternal akan menimbulkan citra buruk bagi pemerintah terhadap oposisi.
"Rakyat sedang menonton bahwa parpol manapun bisa dikuasai jika tidak sejalan dengan pemerintah," sambungnya.
Bahkan, kata Gde, bukan tidak mungkin diamnya pemerintah dan campur tangan Moeldoko dalam pengambilalihan Demokrat masih berkaitan dengan 'serangan' kepada Demokrat yang sebelumnya juga dituding aktor di balik demo UU Ciptaker beberapa waktu lalu.
"Sangat mungkin ini lanjutan dari tudingan bahwa SBY biayai demo UU Ciptaker," tutupnya seperti dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Cek Tanah Calon Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang, Menteri AHY Terjun Langsung ke Lapangan
- Sambut Kedatangan Menteri AHY di Bandara Juanda, Dokter Agung Berikan Batik Tulis Motif Burung Hong
- Dampingi Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Rumah Peribadatan, Pj. Gubernur Adhy Sebut Langkah Strategis untuk Berikan Kepastian Hukum
