Masyarakat internasional, khususnya PBB, perlu meningkatkan tekanan terhadap rezim militer untuk melindungi rakyat Myanmar.
- Polisi Myanmar Tewaskan 12 Orang, Pemerintahan Sipil Bangkit Lawan Junta
- Banyak Warga Myanmar Tak Sadar Telah Terjadi Kudeta
Begitu permintaan yang disampaikan oleh Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun saat diwawancarai oleh CNA yang dikutip pada Minggu (14/3).
Walaupun Dewan Keamanan PBB telah memberikan pernyataan kutukan atas kekerasan terhadap pengunjuk rasa, namun ia mengatakan, perlu ada pernyataan dan tindakan yang lebih kuat dari dewan.
“Itulah yang sangat diinginkan oleh rakyat Myanmar. Kami membutuhkan perlindungan dari komunitas internasional,” ujarnya.
“Jika kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami perlu mendapatkan bantuan dari komunitas internasional," lanjut dia.
Myanmar berada dalam situasi krisis sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih dalam kudeta 1 Februari dengan dalih kecurangan pemilu.
Kudeta memicu protes besar-besaran di seluruh penjuru negeri yang ditanggapi oleh aparat keamanan dengan kekerasan.
Kyaw Moe Tun mengatakan, jika tidak ada resolusi dari dewan keamanan, salah satu alternatif adalah membentuk koalisi negara-negara yang berpikiran sama untuk memotong aliran keuangan ke militer Myanmar yang akan membantu menempatkan junta dalam posisi yang sulit.
“Harus ada alat lain untuk menekan rezim militer, mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat Myanmar,” jelasnya.
- Polisi Myanmar Tewaskan 12 Orang, Pemerintahan Sipil Bangkit Lawan Junta
- Banyak Warga Myanmar Tak Sadar Telah Terjadi Kudeta
