Impor beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan pemerintah terus mendapat kritikan dari masyarakat. Sebab, impor itu dinilai akan menghancurkan harga beras para petani yang akan panen raya.
- Jimly Asshiddiqie Mengakui Sumber Dana Jimly School of Law and Government
- Penerbitan Perppu Ciptaker, Jimly Asshiddiqie: Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan
- Perppu Cipta Kerja, Jimly Asshiddiqie: Contoh Rule by Law yang Sombong
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengaku setuju jika impor beras tersebut dibatalkan pleh pemerintah. Di satu sisi dia juga tidak ingin pemerintah disalahkan jika impor beras batal dilakukan.
Saya setuju sekali kalau kebijakan impor beras dibatalkan, (tapi) sambil dijelaskan dampak buruk yang ditakutkan jika impor dibatalkan,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/9).
Menurutnya, dengan penjelasan itu, maka masyarakat bisa bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk mencegah dampak buruk dari tidak dilakukannya impor.
Dengan begitu, jika kemudian hari ada masalah pangan karena pemerintah tidak melakukan impor beras, maka pemerintah tidak bisa disalahkan.
“Kalau di kemudian hari ternyata tidak berhasil pemerintah tidak perlu dipersalahkan atas niat baiknya,” demikian anggota DPD RI itu.
- Jimly Asshiddiqie Mengakui Sumber Dana Jimly School of Law and Government
- Penerbitan Perppu Ciptaker, Jimly Asshiddiqie: Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan
- Perppu Cipta Kerja, Jimly Asshiddiqie: Contoh Rule by Law yang Sombong
