Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) bekerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Probolinggo memberikan sosialisasi ketentuan terbaru di bidang cukai, Jumat (26/3).
- Banjir Dukungan, Gus Haris Bacabup Probolinggo Ingin Jawab Keluhan Masyakarat Dengan Cara Ini
- ASN Pemkab Probolinggo Yang Bolos Bakal Disanksi Tegas, Ini Kata Pj Bupati Probolinggo
- Masuk Survei LSI Denny, Zainal Arifin Bakal Calon Bupati Probolinggo Angkat Bicara
Sosialisasi ketentuan terbaru di bidang cukai ini dihadiri oleh Kepala KPPBC TMP C Probolinggo Andi Hermawan didampingi Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Probolinggo Nangkok P Pasaribu dan Sekretaris Diskominfo Kabupaten Probolinggo Ali Kusno didampingi Kepala Bidang Infokom Publik Diskominfo Kabupaten Probolinggo Wahyu Hidayat.
Sekretaris Diskominfo Kabupaten Probolinggo Ali Kusno mengungkapkan kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan sosialisasi ketentuan undang-undangan yang terbaru di bidang cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia dengan harapan tentunya hal ini mampu mengedukasi masyarakat terkait dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Probolinggo
“Selain itu untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa rokok ada cukainya sama dengan pajak. Jadi kewajiban kepada pengelola maupun produsen rokok untuk melaksanakannya ketentuan pemerintah wajib hukumnya rokok ini harus ada pita cukainya,” ungkapnya.
Ali Kusno menerangkan kemudian pita cukai ini akan memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah, tetapi sebagian dana cukai ini dikembalikan kepada masyarakat dalam beberapa bentuk mulai dari BLT kepada masyarakat petani tembaku atau komunitas tembakau termasuk juga untuk kesehatan dan sosialisasi untuk memberitahukan kepada masyarakat mana rokok yang ilegal dan non ilegal
“Yang ilegal ini perlu diwaspadai dan mendapatkan bantuan dari masyarakat untuk diberantas. Sebab ini tidak ada pita cicilan dan tidak ada kontribusi kepada Negara. Selain itu juga merugikan masyarakat karena rokok yang ilegal ini kebanyakan tanpa memuat uji kelayakan. Jadi mari bersama-sama pemerintah untuk memberantas rokok-rokok ilegal yang tonton di pasaran Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.
Sementara Kepala KPPBC TMP C Probolinggo Andi Hermawan mengatakan ada beberapa pokok kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2021 termasuk besaran tarif cukai hasil tembakau yang berubah, mengingat tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi hampir seluruh industri termasuk industri hasil tembakau dan disederhanakan digambarkan dengan mengurangi celah tarif antara Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan II A dengan SKM golongan II B serta Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan II A dengan SPM golongan II B. Serta, besaran harga jual eceran di pasaran sesuai dengan kenaikan tarif masing-masing.
“Pemerintah menetapkan rata-rata tertimbang dari kenaikan tarif cukai per jenis rokok adalah sebesar 12,5%. Pemerintah juga telah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT), pertimbangan pertimbangan situasi pandemi dan serapan tenaga kerja oleh Industri Hasil Tembakau (IHT),” jelasnya.
Andi menerangkan kebijakan ini diambil dari pertimbangan pertimbangan lima aspek. Yakni, kesehatan terkait prevalensi perokok, tenaga kerja di industri hasil tembakau, petani tembakau, peredaran rokok ilegal dan penerimaan negara.
Berangkat dari kelima instrumen tersebut, Pemerintah berupaya untuk dapat menciptakan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang inklusif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masing-masing aspek pertimbangan,” tegasnya.
Untuk memastikan tercapainya kebijakan cukai hasil tembakau dan dampak kebijakan yang tidak diinginkan, maka pemerintah membuat kebijakan kebijakan dalam bentuk pengaturan ulang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sebesar 50% akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani/buruh tani tembakau dan buruh rokok.
“Dari alokasi ini, sebesar 35% akan diberikan melalui dukungan program pembinaan lingkungan sosial yang terdiri dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan buruh rokok, sebesar 5% untuk pelatihan profesi kepada buruh tani / buruh pabrik rokok termasuk bantuan modal usaha Kepada buruh tani / buruh pabrik rokok yang akan berubah menjadi pengusaha UMKM serta 10% untuk dukungan dari program peningkatan kualitas bahan baku,” urainya.
Sedangkan alokasi lainnya sebesar 25% adalah untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional dan 25% untuk mendukung penegakan hukum dalam bentuk program pembinaan industri, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta program pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal.
Bea Cukai Probolinggo berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi pengguna jasa. Bea Cukai probolinggo juga siap mendorong dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki potensi untuk mendorong kegiatan ekspor, sesuai dengan program agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memperbaiki ekonomi Indonesia agar dapat bertahan dan bangkit dari tekanan akibat pandemi Covid-19,” pungkasnya.
- Banjir Dukungan, Gus Haris Bacabup Probolinggo Ingin Jawab Keluhan Masyakarat Dengan Cara Ini
- ASN Pemkab Probolinggo Yang Bolos Bakal Disanksi Tegas, Ini Kata Pj Bupati Probolinggo
- Masuk Survei LSI Denny, Zainal Arifin Bakal Calon Bupati Probolinggo Angkat Bicara
